JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai berbagai pihak belum sesuai janji dan harapan, diantaranya oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai tahun Kemalangan. Hal itu disebabkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari Nawacita yang dijanjikan. Di sisi lain, rakyat Indonesia justru dibuat semakin menderita dan tertekan.

KAMMI mencatat ada 12 kemalangan rakyat Indonesia dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu kemalangan terbesar itu adalah janji Nawacita yang diingkari dan dilupakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

“Sebutan Jokowi Pembohong, Presiden Pinokio, dan lain sebagainya adalah bentuk hilangnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan Jokowi yang ingkar pada Nawacita dan seluruh janji politiknya,” ujar Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Kartika Nur Rakhman, Senin (19/10).

Kemalangan lain rakyat Indonesia adalah utang yang kian menumpuk dan berpotensi membuat BUMN dikuasai Asing. Utang atas nama Infrastruktur seperti mengulang kesalahan sejarah yang dibongkar John Perkins dalam Economic Hitman.

“Ini adalah ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi, politik, dan ketahanan nasional bila utang rezim Jokowi yang kian menggunung membuat bangsa Indonesia tersandera,” paparnya.

Berikut 12 kemalangan yang dialami rakyat Indonesia dalam #TahunKemalangan setahun pemerintahan Jokowi-JK:

Pertama, janji Nawacita yang ternyata diingkari dan diabaikan sendiri oleh Jokowi-JK, sehingga rakyat tidak lagi bisa berharap pada janji manis Jokowi-JK; Kedua, utang yang kian menumpuk dan mengancam kepemilikan BUMN dan kedaulatan bangsa; Ketiga, politik pencitraan dan propaganda yang dijadikan solusi penderitaan rakyat. Jokowi menganggap selesai masalah hanya dengan pencirtraan, sehingga penderitaan rakyat tak kunjung mendapat solusi; Keempat, rupiah melemah dan kini stabil di nilai lemah yang menghantam daya beli masyarakat dan Industri; Kelima, buruh/ pekerja pribumi yang terabaikan dengan PHK, impor tenaga kerja Tiongkok dan RPP Pengupahan yang memiskinkan buruh/ pekerja pribumi.

Kemalangan keenam, korupsi kian marak terutama di barisan pendukung Jokowi dan upaya pelemahan KPK sebagai upaya Jokowi-JK dan pendukungnya menghindari hukuman atas korupsi yang dilakukan; Ketujuh, harga BBM yang mahal dan inkonsistensi pemerintah dalam menurunkan harga BBM; Kedelapan, insiden yang mencederai kerukunan umat beragama disertai sikap pemerintah yang tidak berimbang terhadap persoalan yang mencederai umat Islam; Kesembilan, bencana asap akibat pembakaran hutan yang menyiksa jutaan rakyat di Sumatera dan Kalimantan yang tidak ditanggapi serius dan cepat oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Kemalangan kesepuluh, Jokowi-JK sibuk memuaskan partai dan pendukung dengan obral jabatan; Kesebelas, buramnya identitas dan latar belakang Jokowi terus menjadi polemik dan tidak segera dijawab dengan tuntas oleh Jokowi. Padahal, kejujuran identitas diri adalah pangkal kepercayaan; dan kemalangan kedua belas adalah terbungkamnya aktivis pro-demokrasi dan pejuang penderitaan rakyat yang selama Orde Baru hingga era SBY lantang bersuara kini diam dan menjadi antek Jokowi dalam menindas rakyat.

Tahun kemalangan ini, lanjut Nur Rakhman, adalah bukti bahwa kepemimpinan Jokowi membawa kesengsaraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sementara beberapa media massa baik cetak dan elektronik berupaya memanipulasi fakta, kebenaran, dan realitas sehingga membuat masyarakat tidak menyadari apa yang terjadi.

“Maka, tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK adalah Tahun Kebangkitan gerakan rakyat dan mahasiswa untuk mengawal hak dan cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK harus diluruskan sehingga tidak ada lagi kemalangan. Bila ikhtiar meluruskan kandas, maka kita rakyat dan mahasiswa akan bersatu mengakhiri pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya.

Sementara, Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo menilai, rapor pemerintahan Jokowi-JK merah lantaran belum mampu memuaskan harapan rakyat.

"Setahun ini memang bukan waktu yang sepadan atau memenuhi harapan rakyat. Pemerintahan ini suka atau tidak suka masih mendapatkan rapor merah. Nawacita jadi Nawasiksa," ujar Bamsoet. dalam diskusi Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10).

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini, permasalahan ekonomi menjadi sorotan paling utama dalam kewibawaan pemerintah saat ini.

"Akar persoalan rupiah lemah tidak hanya faktor Indonesia menghadapi kelemahan pasar. Kebisingan juga datang dari menteri sendiri. Wakil presiden dan menko perekonomian tiba-tiba berbeda (pendapat). Saya minta yang begini dihentikan," ucap Bamsoet.

Anggota Komisi III DPR itu berharap, tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK dapat dijadikan sebagai tahun evaluasi untuk pembelajaran ke depan.

"Jadi tahun berikutnya muncul reformasi dalam strategi pemerintahan demi terwujudnya harapan rakyat yang lebih baik," tandas Bamsoet.(ful/okezone/ara/kri/sindonews/bh/sya)