JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo telah meresmikan pabrik mobil dalam negeri PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali. Peresmian pada Jumat (6/9) itu juga menjadi pertanda bahwa mobil merek Indonesia mulai berlaga di pasar otomotif.

Namun demikian, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan istilah mobil nasional untuk menyebut produksi dari perusahaan tersebut.

Pasalnya penggunaan istilah mobil nasional berkaitan dengan jati diri bangsa. Termasuk menjadi ikon kemajuan negeri di industri otomotif dunia.

"Jadi jangan main-main pakai istilah ini. Nanti satu negeri malu," tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu (8/9).

Apalagi, pabrik mobil Esemka itu disebut-sebut hanya merakit ulang bahan-bahan yang impor dari luar negeri. Bukan murni memproduksi mobil sendiri.

Jansen mengingatkan bahwa produksi dan merakit merupakan dua hal yang berbeda.

"Memproduksi dan merakit itu beda. Anak saya merakit lego dan dia katakan: "Papa aku telah berhasil membuat transformers"," contohnya.

Sementara, pantauan pada akun media sosial twitter FERDINAND HUTAHAEAN @FerdinandHaean2 yang menjabat Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat menuliskan komentarnya pada, Sabtu (7/9) :

"Tak perlu ribut soal Esemka. Namanya jg bisnis swasta, boleh dan berhak mrk berbisnis otomitif.
Sudah dijelaskan Esemka itu BUKAN Mobil Nasional, cm mobil yg bisnisnya milik swasta. Mau produknya mirip atau sama dgn yg lain, biar sj. Ga suka, ya jgn beli. Semudah itu..!!"

"Tak perlu jg hrs ribut soal Esemka apakah produk anak bangsa atau cm impor trus dirakit di Indonesia.

Lihat sj fasilitas Prabriknya di Boyolali. Fasilitasnya produksi atau perakitan atau assembling sj? Kalau fasilitasnya cm perakitan, TIDAK LAYAK disebut karya anak bangsa."

"Dari logonya sj sdh beda. Esemka era walikota pak @jokowi dengan eea pak @jokowi sbg Presiden.

Bagi saya mudah menyimpulkan, ini tidak sama."

"Mobil Nasional itu harusnya ditangani olh BUMN bkn olh swasta. Maka kalau @jokowi serius ingin punya mobil nasional, mk segera tunjuk salah satu BUMN utk mengurusnya atau dirikan BUMN baru MOBNAS. Itu baru keren..!! Jd tdk semata bermain dlm tataran opini semata. @KemenBUMN"

"Eddy Wirajaya, Dirut Esemka jelas menyatakan bahwa ESEMKA BUKAN MOBIL NASIONAL TAPI MILIK SWASTA 100%.

Kalaupun Jokowi yang meresmikan, anggap sj itu sbg sebuah pertemanan Jokowi dgn pak Eddy.

BAGI SAYA ESEMKA BUKAN MOBIL NASIONAL."

"Pokoknya bagi saya tidak ada tawar menawar, ESEMKA BUKAN MOBIL NASIONAL." pungkas Ferdinand.(twitter/wv/RMOL/bh/sya)