Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Empat Aspek Penentu Pertumbuhan Ekonomi Negara
2017-10-06 11:43:20
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam menopang terhadap kesejahteraan rakyat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, karena salah satu aspek penting didalam mensejahterakan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi. Ada 4 aspek yang menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor. Demikian hal itu dikatakan Anggota DPR RI Herman Khaeron usai menjadi pembicara pada acara Dialektika Demokrasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).

"Keempat aspek inilah yang menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di era Presiden SBY, pertumbuhannya itu rata-rata 6 sampai 7 persen. Pertumbuhan sekarang rata-rata 4,5 sampai dengan 5 persen. Apakah pertumbuhan yang sebesar ini memadai?," ujar Herman.

Karena pada saat yang sama kita akan dihadapkan kepada usia produktif dan angkatan kerja yang begitu besar, kalau kemudian pertumbuhannya tidak cukup memadai untuk menampung ruang kerja dari pertumbuhan angkatan kerja yang ada, maka hal itu akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, lanjut politisi F-Demokrat tersebut.

"Kalau pengangguran meningkat berarti ada penurunan pendapatan masyarakat. Survival masyarakat dalam kehidupannya juga akan turun, dan jika turun maka daya belinya juga turun. Apabila daya beli menurun maka berdampak pada penurunan aspek konsumsi domestik. Padahal itu penting, karena hampir 50 persen dari penopang pertumbuhan adalah dari sektor konsumsi," paparnya.

Menurutnya, ini sebuah lingkaran yang harus digerakkan. Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting. Supaya rakyat bisa survive, dan supaya daya beli rakyat mampu untuk menghidupi sandang, pangan dan papannya. Apabila semua dapat sejalan antara pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar rakyat atau masyarakatnya melalui kebutuhan sandang, pangan, papannya yang terpenuhi melalui government spending atau stimulus anggaran negara melalaui program-program pemerintah, maka hal ini akan terdorong terhadap sektor konsumsi.

Herman menyampaikan bahwa pada sisi lain infrastruktur juga akan meningkatkan berbagai aspek lainnya. Infrastruktur harus dibangun menjadikan sebuah connectifity dari daerah produksi kepada daerah produsen atau dari kemampuan sumber daya yang ada menjadi penopang kinerja ekspor.

"Ini pemikiran yang sederhana. Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan survive dalam kehidupannya. Situasi ini tidak akan dapat dijawab dengan mudah. Terjadinya pergeseran dari pedagang ritel biasa (offline) menjadi online, terjadi kenaikan PPN, menurut saya konteksnya bukan disitu. Sebahagian rakyat kita itu kelasnya menengah ke bawah. Kelas menengah ke bawah itulah yang harus disentuh oleh program-program pemerintah," tandas Herman.

Untuk itu pemerntah harus balance (seimbang), yakni dengan mendorong program-program yang meningkatkan kemampuan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tambahnya. "Sektor pertanian harus dibangun dengan kemampuan dasar pertanian yakni meningkatkan produktifitas hasilnya. Di kelautan dan perikanan sebagai sumber daya yang bisa meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, juga harus diangkat," pungkasnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
  Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
  Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
  Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
  Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2