Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
ETOS Institute: Pilkada 2020 Bisa Jadi Bom Waktu Jika Tetap Dilaksanakan
2020-09-22 18:32:17
 

Direktur Eksekutif ETOS Institute Indonesia Iskandarsyah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur ETOS Institute Indonesia Iskandarsyah sangat menyayangkan sikap pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Iskandarsyah, apabila pilkada tetap dilaksanakan ditengah wabah covid-19, dikhawatirkan penyebaran virus Corona semakin meningkat sehingga keselamatan masyarakat terancam.

"Sampai hari ini banyak memakan korban, terutama warga masyarakat awam. Misal, di ibukota negara ini pun Gubernur (Anies Baswedan) memberlakukan PSBB jilid II guna menekan tingginya angka terinfeksi wabah covid 19 ini," tuturnya, di Jakarta, Senin malam (21/9).

Disatu sisi, sambung Iskandarsyah, pemerintah maupun legislatif tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), padahal nyawa rakyat jaminannya.

"Karena sampai hari ini protokol kesehatan tetap banyak dilanggar, baik masyarakat dan pejabat publik banyak mengabaikan ini," ujar Bang Is, sapaan akrab Iskandarsyah.

Dia mengatakan, semakin tingginya penyebaran virus covid-19 seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh lembaga negara untuk mengutamakan keselamatan rakyat.

"Buat saya ini bom waktu bagi pemerintah, dan bom waktu itu mereka buat sendiri. Ini masalah keselamatan rakyat kok, bukan masalah pesta pilkada semata," kata Iskandarsyah.

Iskandarsyah juga mengungkapkan, banyaknya pejabat publik yang terinfeksi wabah ini rupanya tidak membuat mereka sadar, tapi justru malah sebaliknya.

"Mereka semakin rakus dan haus kekuasaan. Seperti biasanya rakyat korban terdepannya," beber Iskandar.

"Saya perihatin atas sikap pemerintah yang seolah-olah memang tak peduli keselamatan rakyatnya," lugasnya.

Sebelumnya, berbagai desakan dan imbauan dari pejabat serta lembaga negara meminta agar pilkada 2020 ditunda.

"Seperti pak Jusuf Kalla, terus pernyataan sikap PB NU dan PP Muhammadiyah tetap membutakan hati elit-elit yang sampai hari ini gelap dan tamak kekuasaan," cetusnya.

"Wabah ini adalah memang cara Allah SWT menegur umatnya, tapi memang pemimpin kita sudah dableg (bandel-dalam bahasa Indonesia)," tambah Iskandarsyah.

Lanjut dia, biarlah Allah SWT menegur mereka lebih keras lagi, supaya mereka berpikir bukan malah semakin rakus.

"Beberapa calon kepala daerah hingga hari ini sudah cukup banyak terinfenksi wabah covid 19 ini, belum lagi kisruh di daerah-daerah yang sampai hari ini hanya ada 1 paslon maju di pilkada di daerahnya, anggaran negara dikeluarkan bukan hanya untuk pilkada tapi sudah mengarah kepada pemusnahan nyawa rakyat satu persatu. Kalau ini tetap dibiarkan saya khawatir akan berimbas negatif," tandasnya.

"Hari ini legislatif, eksekutif memang sedang mesra-mesranya, apalagi keduanya diisi oleh orang-orang parpol, jadi klop memang ini maunya mereka, tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan nyawa rakyatnya sendiri," tukas Iskandarsyah.

"Saya tak berharap banyak atas putusan ini, tapi saya yakin Allah SWT Maha Adil dan Maha Mengetahui, apapun atas kehendaknya semua runtuh dengan mudah, termasuk kekuasaan dunia kata Iskandar," tutup Iskandarsyah.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2