SAMARINDA, Berita HUKUM - Dugaan kasus wanprestasi atas kewajiban membayar hutang senilai Rp 22 Milyar oleh Awang Ferdian Hidayat Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Cawagub Kaltim) yang di laporkan Lanny V Taruli selaku Direktur PT. Optima Kharya Capital Securities yang mulai digelar sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa (22/5) kemarin, mendapat tanggapan dari elemen tokoh masyarakat dan Akademisi yang ada di Kalimantan Timur.

Dugaan ingkar janji atau wanprestasi oleh terlapor Awang Ferdian Hidayat Calon Wagub Kaltim yang telah mengajuhkan permohonan pembelian saham -saham dari tanggal 6 Maret 2017 hingga 8 Maret 2018 terkait dengan perjanjian pembukaan efek dengan total utang yang belum dibayar sebesar Rp 22.044.501.528,- sebagaimana di laporkan Hermanto Barus,SH selaku kuasa hukum pemohon, tersebut menurut Prof Lasina, sangat merugikan terlapor dalam hal ini Cawagub dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

Prof Lasina selaku Akademisi dan mantan Dekan Fakultas Hukum di Universitas Mulawarman Samarinda ketika diminta komentarnya oleh pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan, sebuah perkara yang masuk di Pengadilan itu biasa-biasa saja.

Tetapi, kalau yang di gugat itu adalah seorang pejabat atau calon pejabat, misalnya seorang calon pejabat Bupati atau Walikota, atau calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur ini akan sangat rentan sekali dengan tingkat kepercayasn masyarakat, terang Prof. Lasina.

"Kalau masyarakat tau calonnya itu kurang kredibel, kurang menunjukan integritas yang baik maka orang atau masyarakat pemilih akan berpikir belum jadi pejabat saja sudah jadi begini, ini yang jadi masalah," ujar Lasina, Rabu ( 23/5).

Sebagai pengamat hukum Prof Lasina juga mengatakan bahwa, dalam situasi seperti ini harus menunjukan citra yang baik, jangan ada citra yang buruk sekalipun masih dalam praduga tak bersalah/belum dinyatakan bersalah, ungkap Prof Lasina.

"Jelas dalam situasi seperti ini harus memberikan cintra yang baik jangan citra yang buruk, sekalipun masih dalam praduga tak bersalah, tapi orang yang sudah menggugat memiliki hak-hak tertentu dimana sudah merugikan orang lain," tegas Lasina.

Ditegaskan Prof Lasina bahwa karena beliau sebagai calon wakil Gubernur kemudian tersandung persoalan seperti ini atau kasus seperti ini, maka sangat merugikan sekali karena kepercayaan masyarakat pemilih akan berkurang, tegas Lasina.

Sementara, hal senada sebelumnya juga diungkapkan Laden Mering, SH seorang toko masyarakat Kaltim kepada pewarta, ia yang sangat menyayangkan kasus yang menimpah Awang Ferdian Hidayat Calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 2 yang mendampingi Syahari Jaang, SH yang terkait utang piutang Rp 22 Milyar yang dilaporkan kasus secara perdata di PN Samarinda.

"Ini sangat dan sangat merugikan yang bersangkutan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim nanti, masyarakat pemilih jadi ragu-ragu dan akan mempengaruhi pemilih karena calonnya yang memiliki utang," ungkap Laden Mering.

Laden Mering yang juga mantan Notaris senior di Kaltim dan saat ini juga bergelut sebagai Penasihat Hukum juga mempertanyakan terkait utang yang dimilikinya cawagub sekitar Rp 22 milyar lebih, apakah sarat utama seorang calon Gubernur atau calon wakil Gubernur yang harus menyampaikan daftar kekayaannya ke pada KPU, apakah utangnya tersebut dimasukan dalam daftar atau tidak? tanya Laden Mering.

"Kalau utangnya tersebut tidak dimasukan dalam laporan harta kekayaannya maka sudah melakukan pembohongan," tegas Laden Mering.

Sedangkan Komisioner KPU Kaltim Rudi yang menangani berkas pencalonan Cagub dan Cawagub sejak Selasa dan Rabu malam yang dicoba dikonfirmasi melalui telpon selularnya baik melalui pesan WatsApp ataupun Call Mobile tidak ada respon.

Sedangkan, Komisioner lainya Syamsul Hadi melalui telpon selularnya pada, Rabu (23/5) sore mengatakan, terkait laporan kekayaan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur dalam hal ini atas nama Awang Ferdian Hidayat, apakah terkait utangnya tersebut masuk dalam daftar kekayaannya atau tidak, kita akan buka kembali berkas calon. Untuk jelasnya berhubungan Komisioner Rudi yang menangani langsung berkas calon gubernur dan calon wakil gubernur, pungkas Syamsul Hadi.(bh/gaj)