JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II mendapat perhatian khusus para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, dari sejumlah pucuk pimpinan partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi, hanya partai ini yang paling bereaksi keras atas kebijakan SBY itu.

Hal ini tercermin dari pertemuan antara Presiden SBY dengan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10). Keduanya tampak berbincang cukup serius. Hal ini berbeda dengan pimpinan parpol koalisi. Baru setelah itu, SBY dan Lutfi Hasan berbaur dengan para pimpinan lain dari Parpol Koalisi tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, memang pada Rabu (12/10) malam kemarin, Presiden PKS Luthfi Hasa Ishaaq mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan PKS, baik di DPP maupun DPR di kantor DPP PKS. Pertemuan ini berlangsung hingga Kamis (13/10) dini hari. Presiden PKS ini sempat memberikan arahan mengenai beragam perkembangan politik nasional.

Dalam pertemuan itu kemudian terungkap, bila Presiden SBY mencopot satu saja menteri dari empat menteri yang ada, maka seluruh menteri PKS akan menyatakan mundur. Sikap PKS ini terkait dengan sikap keras Sekjen DPP PKS yang tegas menyatakan percuma dilakukan perombakan kabinet. Sebelumnya, memang beredar kabar bahwa seorang menteri PKS akan dicopot. Kemungkinan besar menteri itu adalah Menkominfo Tifatul Sembiring yang selanjutnya ditawari posisi Dubes Turki

Saat dikonfirmasi mengenai pertemua itu, Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq tidak membantahnya. Dalam pertemuan itu tak ada masalah khusus yang dibahas. Apalagi rencana reshuffle kabinet. "Pertemuan semalam sampai dinihari tadi, hanya membicarakan masalah haji. Kami juga berencana menggelar Rapimnas dalam waktu dekat," selorohnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua menyesalkan ada partai politik yang meminta-minta kavling jatah menteri, seperti PKS. Jika memang PKS tidak suka salah satu menterinya dicopot, lebih baik keluar saja dari koalisi. "Kalau ada satu menteri yang mundur, mundur semua, silahkan saja mengundurkan diri semua,” kata dia.

Menurut Max, Partai Demokrat sendiri bila ada menterinya yang dicopot akan bersikap legowo dan tidak arogan. Jika ada partai politik yang menganggap jabatan menteri sebagi kavling-kavling lebih baik keluar koalisi ketimbang merugikan kepentingan rakyat.

“Kami tidak punya urusan. Kami tidak mengkavling. Kami tidak mau arogan. Koalisi bukan bagi-bagi kekuasaaan. Ada partai politik menganggap kavling, ini jatah saya. Sebaiknya, keluar saja dari koalisi. Koalisi itu kebersamaan untuk kepentingan rakyat, bukan mementingkan pembagian kekuasaaan untuk parpol," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiharto memastikan partainya akan persiapkan nama lain, bila nantinya Presiden SBY meminta kader PAN untuk masuk dalam kabinet. Tapi diirnya yakin tak ada satupun menteri PAN yang akan dicopot atau dirotasi dalam reshuffle kabinet nanti.

"Setahu saya, sampai sekarang PAN belum menyodorkan nama. Tapi, kalau diminta tentu siap. Kami dalam posisi menunggu dan tidak mau mengincar-incar posisi. Jabatan itu apalagi posisi menteri adalah amanat yang berat. Yang jelas, kami percayakan pada ketua umum yang tentunya terus berkomunikasi dengan Presiden SBY," tutur dia.(dbs/wmr/rob)