PADANG, Berita HUKUM - Nilma Sari, 40, mantan Direktur Akademi Keperawatan (Akper) Kabu­paten Padangpariaman tak kuasa me­na­han tangis ketika hakim Pe­ngadilan Tipikor Pa­dang men­jatuhkan vonis 2,5 tahun ke­padanya, karena ter­buk­ti me­nyelewengkan dana kema­hasis­waan Akper.

Majelis hakim yang dipim­pin Kamijon, dengan hakim anggota Zalekha dan Perry Desmarera dalam amar putu­san yang diba­cakan, kemarin, juga mengganjar denda Rp 50 juta, dengan sub­sider tiga bulan penjara. Ter­dak­wa juga diwa­jibkan membayar uang peng­ganti Rp 261 juta.

“Bila terdakwa tidak mam­pu membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita, dan dilelang untuk nega­ra. Bila tidak mencukupi, dapat diganti dengan penjara selama 10 bulan,” kata hakim Kamijon, seperti dikutip dari padangekspres.co.id.

Hukuman yang diterima ter­dakwa ini jauh lebih ringan da­ri tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Rahmadani, Ya­mes dan Budi Prihalda. Sebe­lum­nya, JPU menuntut terdak­wa lima ta­hun penjara dengan denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara.

Terkait uang pengganti, tun­tu­tan JPU sama dengan pu­tusan majelis hakim. Na­mun, subsider yang dituntut JPU untuk uang pengganti yakni selama satu tahun penja­ra sedikit lebih ringan.

Dalam amar putusan dije­las­kan, terdakwa membuat perja­lanan fiktif berupa perja­lanan mengantar mahasiswa Akper yang hendak praktek lapangan (PL) ke berbagai tempat. “Untuk surat pertang­gungjawaban (SPj), terdakwa memerintahkan ben­dahara, Murniati membuatnya dengan faktur fiktif, seolah-olah me­­nye­wa mobil Innova dari PO Alis­ma,” kata hakim anggota Perry.

Selain memalsukan SPj, ter­dakwa juga memalsukan kuitansi Surat Perintah Perjal­anan Dinas (SPPD) untuk bebe­rapa orang di lingkungan Akper Pemda. Akibat perbuatan ter­dakwa tersebut, serta berda­sarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Per­wakilan Sumbar pada 4 Maret 2013 lalu, telah menim­bulkan kerugian keuangan negara sebe­sar Rp 261,9 juta.

“Perbuatan terdakwa me­lang­gar Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata hakim Kamijon.

Pantauan Padang Ekspres, sejak awal hingga akhir persida­ngan, terdakwa hanya tertunduk. Begitu mendengar putusan ha­kim, terdakwa langsung mena­ngis. Sami dan keluarga terdakwa lalu menghampiri terdakwa.

Penasehat hukum (PH) ter­dakwa, Zulbahri cS mengaku akan membicarakan langkah selanjutnya dengan keluarga terdakwa. “Banding atau tidak­nya, nanti di musyawarahkan dulu dengan keluarga terdakwa,” ujar Zulbahri, usai sidang kemarin.(cr4/pds/bhc/rby)