JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan International Foundation for Election System (IFES), anggota komisioner KPU Hadar Hafis Gumay menegaskan bahwa yang terpenting program kerjasama sudah dibatalkan.

"Yang terpenting kan subtansialnya bahwa program Sipol tidak jadi berjalan," ujarnya saat dihubungi pewarta BeritaHUKUM.com beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkap Hadar sebagai jawaban tuntutan para aktivis pemilu untuk meminta surat pembatalan kontrak. "Masalah surat kontrak kan, itu mau disobek atau dibuang kan bukan masalah yang besar," pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu para aktivis peduli pemilu mendatangi kantor KPU, untuk membicarakan persoalan kontrak dengan IFES.

Menurut Direktur Lingkar Masyarakat Madani (Lima), Ray Rangkuti bahwa KPU harus mandiri dan independen, "karena itu amanat konstitusi," ungkapnya.

Lalu, berkaitan dengan pembatalan kerjasama dengan IFES, Ray mengaku pihaknya tidaklah begitu percaya. Sebab, sampai hari ini para komisioner belum menujukkan surat pembatalan kontrak. "Masa kontrak program miliaran bisa batal dengan ucapan saja. Apakah betul dibatalkan," jelas Ray.

Hadar Hafis Gumay menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi bekerjasama dengan lembaga swadaya luar negeri IFES.(bhc/riz)