POLANDIA, Berita HUKUM - Sektor swasta telah berperan banyak dalam memobilisasi aksi dan mempromosikan solusi pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengurangi dampak dari perubahan iklim. Disela-sela pertemuan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC COP 19), diselenggarakan dialog antara pejabat pemerintah dengan perwakilan perusahaan swasta dan masyarakat sipil. Dialog ini membahas lebih dalam peluang dan hambatan yang dialami sektor swasta dan masyarakat sipil agar dapat terlibat secara maksimal dalam upaya penanganan perubahan iklim. Dialog ini diprakarsai oleh Menteri Lingkungan Hidup Polandia selaku Presiden UNFCCC CP-19.

Michael Liebreich, CEO Bloomberg New Energy Finance, menjadi moderator Dialog Bisnis, Pemerintah dan Masyarakat Sipil ini dengan topik utama mengoptimalkan toolbox kebijakan perubahan iklim. Pertanyaan pertama yang diajukan CEO Bloomberg tersebut kepada para panelis adalah harapan pemerintah kepada pelaku bisnis dan dukungan kebijakan apa yang dibutuhkan para pelaku bisnis dan masyarakat sipil dari pemerintah, dalam konteks penanggulangan perubahan iklim.

Ia menyebutkan, pilihan instrumen kebijakan dalam pengelolaan perubahan iklim cukup banyak, mulai dari insentif pajak, penyedian anggaran, perijinan, standar, penetapan kuota, pelarangan, serta serangkaian peraturan terkait lainnya, agar terjadi perubahan perilaku di tingkat produsen, konsumen dan masyarakat luas.

“Pemerintah menerbitkan kebijakan dan peraturan yang diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi pembangunan yang rendah emisi karbon. Sektor swasta diharapkan memanfaatkan peluang investasi tersebut dan memberikan solusi yang cost effective terhadap tantangan meningkatnya emisi karbon, serta meningkatkan kesiapan warga masyarakat menghadapi perubahan iklim” ujar Agus Purnomo, Kepala Sekretariat DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.

Agus Purnomo menjelaskan bahwa pemerintah bertugas menetapkan sasaran dan batasan dalam upaya mencegah lepasnya emisi karbon lebih banyak, sedangkan sektor swasta, baik yang mencari laba ataupun yang nirlaba, berperan banyak dalam penciptaan teknologi baru, mobilisasi para pelaku bisnis dan melakukan kampanye perubahan perilaku masyarakat luas. “Pihak swastalah yang kemudian menentukan kecepatan pelaksanaan kegiatan penanganan perubahan iklim,” jelas Agus Purnomo.

Dalam perjalanan menangani sumber atau penyebab perubahan iklim, sekaligus mempersiapkan diri terhadap dampak-dampak perubahan iklim, sering kali ditemukan hambatan besar seperti krisis ekonomi, bencana tsunami dan angin puting beliung, yang mengubah rencana kerja secara drastis dan membutuhkan penyesuaian kebijakan pemerintah.

Pada kondisi luar biasa seperti itu, lanjut Agus, komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil, akan memudahkan koreksi atau perubahan terhadap kebijakan yang sedang diberlakukan. ” Ibarat melakukan perjalanan bersama menuju pembangunan rendah emisi karbon, para pembuat kebijakan, pelaku bisnis dan perwakilan masyarakat akan saling mengingatkan dan mengupayakan terjadinya sinergi pada upaya masing-masing,” paparnya.

Agus mengatakan, p“eran pemerintah dapat dibatasi menjadi sangat minimal, bila para pelaku pasar bersedia melakukan internalisasi terhadap biaya-biaya eksternal yang selama ini mereka bebankan kepada masyarakat dan pemerintah di berbagai negara. "Bila para pelaku pasar dapat menginternalisasi biaya-biaya kerusakan lingkungan dan kerawanan sosial yang diakibatkan kegiatan investasi mereka, yang terjadi adalah perusahaan swasta tersebut bergerak menuju pembangunan dengan emisi karbon yang rendah (low carbon emission development) atas insiatif mereka sendiri," jelas Agus lebih lanjut.

Ia memahami jika perusahaan swasta mengutamakan rate of return yang tinggi. Meskipun demikian, menurut Agus, keuntungan yang tinggi tersebut dapat diraih dalam kurun waktu yang sedikit lebih lama atau dengan mengambil resiko menjual produk baru dengan teknologi ramah lingkungan.

“Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, untuk mempercepat peralihan dari business as usual yang membahayakan keselamatan bumi menjadi pembangunan berkelanjutan yang adil dan bersahabat dengan iklim” menurut Agus Purnomo lagi.

Salah satu panelis menyampaikan contoh bagaimana perusahaannya, yaitu BMW, beralih dari mengembangkan mobil besar yang boros bahan bakar menjadi mobil berteknologi baru yang digerakkan oleh listrik atau mesin hibrid. “Kebijakan produksi kami dikendalikan secara tidak langsung oleh pemerintah, melalui penetapan standar mesin dalam hal efisiensi energi, dan oleh konsumen kami yang menginginkan mobil dengan emisi karbon yang rendah. Selama 15 tahun BMW membangun pusat-pusat produksi yang tidak mengemisikan karbon dengan pasokan listrik tenaga angin dan pengolahan limbah. Kami juga memasarkan mobil bermesin listrik yang handal untuk memenuhi permintaan konsumen kami” jelas Nicola Bruening, Direktur BMW Group Jerman. “Kami akan kalah bersaing bila kami tidak mampu memenuhi keinginan pasar” tegasnya.

Dialog antara Pembuat Kebijakan dengan Pengusaha dan Organisasi Masyarakat ini menarik perhatian berbagai pihak. Hadir sebagai pembicara mewakili unsur pemerintah H.E. Benice Adiku Heloo, Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ghana, H.E. Attila Imre Horvath, Menteri Pembangunan Nasional Hungaria, Agus Purnomo, Kepala Sekretariat DNPI. Adapaun perwakilan dari sektor swatsa adalah Matilda Gustafsson, Direktor Sustainability Ericsson, George Hamilton, Wakil Presiden Dow Chemicals, Peter Bakker, President WBCSD dan Celine Charveriat, Kepala Advokasi Oxfam (LSM).(YS/EM/JF/ES/skb/bhc/sya)