Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Hambalang
Dipanggil KPK, Bupati Bogor Dikabarkan Absen
Wednesday 17 Apr 2013 15:34:46
 

Gedung KPK.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rahmat Yasin, Bupati Bogor nampaknya tidak akan menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/4). Hingga siang ini, belum ada tanda-tanda orang nomor satu di Pemkab Bogor itu akan menghadiri panggilan KPK terkait kasus pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Pemanggilan Rahmat Yasin kali ini merupakan kedua kalinya dalam kasus yang sama. Ia pernah dipanggil KPK sekitar 13 Desember 2012 lalu. Kala itu Rahmat mengaku diperiksa soal sertifikat tanah Hambalang yang sudah sesuai prosedur.

Politisi PPP ini juga mengklaim tidak ada tekanan dari pusat saat proyek senilai Rp 2,5 triliun itu akan dikerjakan oleh bagian Pemda Bogor. Namun, di pemanggilan kedua ini ia dikabarkan tidak akan hadir. Menurut kabar dikalangan wartawan, Rahmat akan melaksanakan Ibadah Umroh.

Sesuai dijadwal, Rahmat dijadwal diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka. Mereka adalah Deddy Kusdinar (DK), Andi Alfian Mallarangeng (AAM), dan Tauku Bagus Muhammad Noor (TBMN). Begitu juga saksi-saksi lainnya.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM, DK dan TBMN," kata Priharsa Nugraha, Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK.

Selain dijadwalkan memeriksa Bupati Bogor, KPK juga memeriksa anak buah Rahmat yaitu Kadis Tata Ruang Burhanuddin dan stafnya Yani Hasan. Selain mereka, KPK juga kembali memanggil Direktur PT Rifa Medika Lisa Lukitawati Isa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Mantan Menteri Pemuda dan Olahrga; Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kepala Biro Rumah Tangga dan Keuangan Kemenpora; Deddy Kusdinar, Ketua Kerjasama Operasi Hambalang Adhi-Wika; Teuku Bagus Muhammad Noor, dan Anas Urbaningrum yang dikenakan gratifikasi.(bhc/din)



 
   Berita Terkait > Kasus Hambalang
 
  Setelah Kopi Darat Bertiga, Mahfud MD Berjanji Melakukan Advokasi untuk Yulianis
  Anas Urbaningrum: Saya Ingin Diadili Bukan Dihakimi, Apalagi Dijaksai
  Dituntut 15 Tahun dan Denda 500 Juta, Anas Merasa Tidak Adil
  KPK Tahan Tersangka Mahfud Suroso Terkait Kasus Hambalang
  Bendum PDIP Olly Dondokambey Diperiksa KPK Lagi Soal Hambalang
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2