JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang akhir tahun 2018 dan menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai dinamika politik di dalam negeri memang cenderung semakin memanas. Ada sejumlah gerakan atau aksi yang membuat sebagian masyarakat tidak nyaman. Kondusifitas sejumlah daerah pun sempat terganggu akibat manuver politik.

Hal ini disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Refleksi Akhir Tahun kinerja DPR, MPR dan DPD" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12). Dalam diskusi ini turut hadir pula Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun.

Legislator Partai Golkar itu memastikan bahwa stabilitas negara sangat kondusif, baik di penghujung tahun ini maupun sepanjang 2019 mendatang. Lebih dari itu, bersama TNI dan Polri, pemerintah serta DPR RI juga memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai.

Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya. Memang, ada upaya mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI. Namun, segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan maupun penegak hukum.

"Aktivitas pemerintah dan DPR yang tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif. Semua elemen masyarakat di semua daerah pun tetap menjalankan aktivitas masing-masing sebagaimana biasanya. Stabilitas keamanan dan Kondusifitas negara terwujud karena TNI, Polri dan semua unsur penegak hukum tetap mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya," papar Bamsoet.

Untuk menyejukkan suasana, Pimpinan DPR RI mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri. Silahkan berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik.

"Menuju pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019, sangat ideal jika semua kekuatan politik lebih mengedepankan program-program yang realistis dan solutif. Para politisi diharapkan bisa menjadi panutan, sehingga etika dan moral patut dijunjung tinggi," terang legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Sebelum diskusi berlangsung, Pengurus Wartawan Koordinatoriat Parlemen periode 2019-2020 yang baru terpilih pada November 2018 lalu memperkenalkan diri kepada tiga Pimpinan Lembaga Negara yang hadir. Romdony Setiawan kembali terpilih menjadi Ketua Pengurus Wartawan Koordinatoriat Parlemen. Diskusi diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda pengukuhan Pengurus Wartawan Koordinatoriat Parlemen periode 2019-2020.(jay/sf/DPR/bh/sya)