Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pilkada
Dihujat Soal UU Pilkada, Presiden SBY Sebut Ada Salah Alamat
Saturday 04 Oct 2014 18:54:29
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapatkan hujatan, cacian dan kemarahan yang luar biasa saat Rapat Paripurna DPR-RI, Jumat (26/9) dinihari, memutuskan Rancangan-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang memilih opsi Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan melalui DPRD.

“Saya, bahkan istri, keluarga, teman-teman saya sedih waktu itu, karena hujatan atau cacian-cacian itu kasar sekali, melebihi tatakrama dan kepatutan dalam hubungan di antara sesama manusia. Begitu, luar biasa,” kata SBY dalam program Isu Terkini di kanal Youtube: http://youtu.be/pmF6Gsk3u0I , yang diunggah Kamis (2/10) malam.

Setelah mencoba memahami mengapa tiba-tiba ada kemarahan yang besar itu, menurut SBY, ia menangkap adanya harapan atau ekspektasi masyarakat yang tinggi kepadanya selaku Presiden untuk tidak sama sekali membiarkan terjadinya pikiran untuk mengubah sistem Pilkada ini dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD.

“Barangkali rakyat berpikir presiden itu bisa berbuat apa saja, bisa mencegah apa yang tidak diinginkan meskipun itu wilayah DPR-RI, ataupun Demokrat bisa melakukan sesuatu untuk memastikan semuanya mengikuti opsi yang saya tawarkan itu, dan banyak hal,” terang SBY.

Namun Presiden SBY juga menilai, bahwa kemarahan yang luar biasa itu juga salah alamat. Terlebih, karena tidak pernah sejak awal, ia pribadi, maupun selaku presiden, dan Partai Demokrat yang dipimpinnya menginginkan agar Pilkada ini berubah menjadi Pilkada yang dipilih oleh DPRD. “Tidak pernah, tapi seolah-olah kami yang menginginkan seperti itu. Kan salah alamat,” ujarnya.

SBY juga meyakini, rakyat juga tahu sampai detik-detik terakhir , baik di Panja DPR-RI, di forum lobi pihaknya ingin betul agar yang dipilih itu adalah opsi Pilkada Langsung dengan perubahan-perubahan ataupun perbaikan-perbaikan yang mendasar. Bukan seperti yang sekarang langsung tanpa perbaikan, yang banyak sekali masalahnya. Juga jelas juga bukan Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Tapi opsi ini kandas, ditolak dimana-mana.

“Jadi, saya pikir OK saya mengerti mereka marah. Saya juga marah kok mengapa tidak diterima sama sekali opsi ini. Opsi yang baik kok menurut saya, pengalaman saya memimpin negeri ini selama 10 tahun tapi itu juga kandas,” tutur SBY.

Bukan Sandiwara

Presiden SBY menegaskan, apa yang dilakukannya (mengusulkan opsi Pilkada Langsung dengan perubahan-perubahan ataupun perbaikan-perbaikan yang mendasar, red) itu serius, tidak bersandiwar, dan juga tidak bermain-main.
“Politik yang saya jalankan selama 10 tahun memimpin negeri ini, politik yang terang, politik yang tidak ada agenda yang tersembunyi ,” tegas SBY.

Namun Presiden SBY bersyukur tidak semua orang marah kepadanya. Bahkan banyak juga yang memberikan dukungan agar dirinya tegar menghadapi hujatan dan cacian itu, karena mereka meyakini SBY tidak seperti itu.(ES/setkab/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2