JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) terancam digugat Rp 5 triliun oleh kubu Bupati Garut, Aceng Fikri karena telah menyetujui pemakzulan dirinya. Hakim agung Supandi yang memutus perkara ini mempersilahkan Aceng jika memang berniat melayangkan gugatan.

"Yah silahkan saja," kata Supandi kepada wartawan di Hotel Aston, Jalan Overste Isdiman, Purwokerto, Kamis (24/1).

Supandi mengatakan, putusan MA tersebut sudah final. Seharusnya dalam hukuman tata negara semua pejabat publik harus taat kepada aturan hukum.

"Pengajuan upaya hukum lain ya terserah, dari hukum acaranya berdasarkan mana?," ujar Supandi.

Sebelumnya, Kubu Aceng Fikri tidak terima putusan MA yang mengamini pemakzulan dirinya. Kuasa hukum Aceng, Eggi Sudjana akan menggugat MA dan Menteri Dalam Negeri sebesar Rp 5 triliun.

"Ya benar, kami kami akan menggugat MA dan Mendagri Rp 5 triliun," kata Eggi dalam pesan pendeknya, Rabu (23/1).

Gugatan ini akan dilayangkan usai MA benar-benar mengamini permohonan pemakzulan yang dilayangkan DPRD Garut. Eggi mengatakan, pelengseran Bupati Aceng bakal mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi kliennya.

"Orang yang sedang bersengketa sudah diputus, ini melanggar asas keadilan dan legalitas. Apalagi ini klausulnya soal pernikahan yang tidak ada pelanggaran pidananya," kata Eggi.

Putusan MA ini diadili oleh ketua Majelis Hakim Prof Paulus Effendi Lotulung dengan Dr Supandi dan Yulius selaku hakim anggota pada 22 Januari 2013. Sebagai panitera pengganti adalah Sugiarto.

"Mengabulkan permohonan DPRD Garut. Menyatakan putusan DPRD Garut No 30/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pendapat DPRD Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Bupati berdasarkan hukum," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansur.

Sementara, pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengungkapkan bahwa, sidang yang menentukan laporan DPRD Garut terkait tindakan Aceng yang dinilai menyalahi sumpah jabatan diminta terbuka.

"Harusnya terbuka, kecuali perkara asusila. Tapi ini kan bukan, ya harus dinyatakan terbuka," kata pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, Kamis (3/1).

Irman menilai prinsip pengadilan yang didasari keterbukaan menjadi salah satu alasan sidang kasus Aceng harus terbuka.

"Prinsip pengadilan itu terbuka, jadi secara umum harus terbuka," ujar alumni Universitas Hasanuddin tersebut.

Irman menjelaskan dalam sidang itu sendiri MA hanya menilai alat bukti yang dihadirkan oleh DPRD Garut. Pertimbangan lainnya juga untuk menilai tindakan DPRD Garut sudah sesuai prosedur yang berlaku atau belum.

"MA akan menilai alat bukti yang dijadikan oleh DPRD Garut itu. Apakah sudah dalam prosedur yang tepat untuk membuktikan dakwaannya itu?," ujar Dosen Universitas Esa Unggul ini.

Namun demikian, untuk keputusan pemakzulan Aceng sendiri berada di tangan Presiden SBY. "Karena pada prinsipnya Presiden yang menghentikan," tutup Imran.

Seperti yang diketahui, DPRD Garut telah menyerahkan berkas pemakzulan Aceng HM Fikri atas dugaan pelanggaran UU No 32 Tahun 2004 dan Etika ke MA. Nasib Aceng sebagai orang nomor satu di Garut pun hanya tinggal menunggu proses persidangan di MA.(dbs/bhc/opn)