Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Didik J Rachbini Sewot Tantangannya Tak Ditanggapi Jokowi
Sunday 06 Apr 2014 13:39:02
 

Ketua DPP PAN Didik J Rachbini; Orasi Platform PAN - Reformasi Gelombang Kedua, Politik Kesejahteraan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP PAN Didik J Rachbini menantang semua capres untuk mengungkap visi dan misi untuk Indonesia yang lebih baik. Dia pun tampak kecewa ketika Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) tak mau bicara soal visi misi hingga kini.

Menurut dia, menakar seorang capres ataupun partai politik harus dilihat dari visi dan misinya. Namun sayang, hingga kini Jokowi yang mengaku nasionalis belum mau bicara banyak soal visi dan misi.

"Menakar nasionalisme capres maupun parpol kita harus melihat visi misi, harus disampaikan kepada publik karena kita membawa partai yang menang dia akan memimpin 250 juta rakyat tidak boleh ditanya wartawan menghindar, tunggu dulu, mesam mesem, tidak boleh," kata Didik di Jakarta, Sabtu (5/4).

Visi dan Misi bagi capres dirasa penting, dia menjelaskan, hal itu agar rakyat tahu tokoh seperti apa yang hendak dipilihnya nanti.

"Kedua untuk menakar nasionalisme rekam jejak harus dilihat, salah satu yang kita ungkap rekam jejak bagaimana kebijakan sumber daya alam, kasus gas Tangguh dijual USD 3 dolar sampai puluhan tahun," terang dia.

Dia menilai, harusnya dari hasil penjualan gas, Indonesia mampu membangun apa saja. Sayang, hal itu tidak terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh pemerintahan era Megawati Soekarnoputri.

"Itu dikalikan bisa bangun apa saja untuk mengentaskan kemiskinan," tegas dia.

Lain halnya dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, menurut dia, Hatta punya visi yang jelas. Meskipun sampai sekarang, Hatta belum memutuskan untuk maju sebagai capres atau cawapres.

"Dia punya satu konsep yaitu renegosisasi kontrak, dari pertambangan itu bagian dari nasionalisme, akses dilakukan reformasi agraria," terang dia.(merdeka/rff/ded/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2