MEDAN, Berita HUKUM - Upaya keras mendorong terciptanya akuntabilitas proses penyelenggaraan negara masih terus diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi, dengan media sebagai jembatannya diharapkan masyarakat kian tahu apa dan bagaimana proses penyelenggaraan negara yang sedang dan akan berlangsung.

Untuk itu, USAID bekerjasama dengan JPIP menggelar Dialog Open Partnership 'Penguatan Komunikasi Lembaga Negara dengan Media' Pada Program Akuntabilitas Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II
di Medan, Selasa (11/6) kemarin.

Diharapkan, respon dari proses perubahan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penguatan kinerja sebagai penyelenggara negara diwujudkan dalam pembentukan beberapa lembaga negara, baik baru maupun revitalisasi terhadap lembaga yang sudah ada, serta gebrakan lembaga negara tersebut dalam mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lembaga-lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Tim Quality Assurance (TQA).

Disamping itu juga terdapat lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Informasi Pusat (KIP),Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pembaharuan tersebut. Lembaga-lembaga ini mendelegasikan perwakilannya sebagai narasumber dalam acara ini.

Sementara peran media (cetak maupun elektronik) sebagai salah satu pilar penegakan demokrasi turut juga dalam upaya untuk mendorong penguatan integritas dan akuntabilitas. penyelenggara negara. Melalui kerja-kerja diseminasi informasi kepada publik, media dengan kekuatan yang dimilikinya mampu memainkan peranan untuk menyampaikan segala macam bentuk informasi tentang isu-isu integritas dan akuntabilitas kepada publik.

Aliansi strategis antara penyelenggara negara (pemerintah) dan media patut didorong dalam kerangka penguatan integritas dan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Melalui program ini, upaya yang dilakukan adalah mencoba mensinergikan antara lembaga-lembaga negara sebagaimana dimaksud di atas dengan media-media yang ada di Indonesia untuk saling berkontribusi dalam menyampaikan informasi tentang isu-isu integritas dan akuntabilitas.

Mencermati situasi semacam itu, tentu dibutuhkan sebuah pra-kondisi yang berpangkal pada komitmen bersama agar informasi dari lembaga negara bisa disampaikan dengan baik dan benar sekaligus menarik perhatian masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah-satu wacana yang belum banyak digali lebih dalam dari lembaga-lembaga negara selama ini. Kalaupun ada upaya memotret akuntabilitas kelembagaan atau sorotan terhadap praktek
akuntabilitas yang dilakukan lembaga lain, maka seringkali sorotan itu tidak tuntas. Dalam kaitan ini, wacana akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara tentu kemudian harus dimaknai lebih luas dari sekadar menyampaikan informasi ringan berupa kasus-kasus ke masyarakat.

Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai rangkaian yang tidak terpisah sebelumnya telah digelar kegiatan Workshop di Samarinda dengan tema 'Reformasi, Renumerasi & Tata Kelola Keuangan Negara'.

Tujuan dari dialog ini adalah sebagai wadah bagi lembaga negara untuk melakukan upaya diseminasi informasi terkait isu-isu akuntabilitas secara langsung kepada para jurnalis di daerah, memperluas pemahaman dan komitmen penguatan akuntabilitas antara lembaga negara dengan media massa di daerah serta menghimpun aspirasi dan tanggapan publik atas dorongan upaya akuntabilitas yang dilakukan lembaga-lembaga negara selama ini. (bhc/and)