JAKARTA, Berita HUKUM - Klaim pemerintah Indonesia yang dipimpin presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen kembali menuai pertanyaan publik.

Sebagaimana diketahui, rencana kepemilikan 51 % saham tambang Freeport oleh pemerintah Indonesia tidaklah dengan gratis tetapi dengan membayar untuk rencana nilai pengambilalihan saham 51 % PT Freeport kepada PT Inalum tersebut, dalam hal ini pemerintah Indonesia akan membayar 3,85 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun rupiah.

Hal ini seiring dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono dan Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin pada, Rabu (17/10).

Kesimpulan atau putusan rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu itu menyebutkan, DPR telah mendapat penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport masih belum terealisasi.

"Untuk itu, komisi VII DPR meminta kepada pejabat tinggi terkait untuk memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi sahap PT Freeport Indonesia," bunyi poin kedua putusan rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Gedung Nusantara I itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, poin dua putusan itu menunjukkan bahwa klaim pemerintah selama ini bohong.

"Point 2 jelas! Bahwa divestasi saham Freeport belum terealisasi. Untuk itu, DPR meminta pemerintah memberi pernyataan yang benar kepada rakyat. Keras ini! Jadi bohong 51 persen saham Freeport sudah di tangan!" ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (18/10).

"Mari baca Rapat Komisi VII ini baik-baik".

"Aneh saja, sejak awal dibuming-bumingkan kalau Freeport sdh diambil sahamnya 51%. Skrg beda lagi. Bedanya, skrg Inalum yg diminta mengakuisisi belum melakukan pembayaran satu perak, pun".

--BOHONG LAGI INI NAMANYA!," tulis Jansen.

Sementara, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik ikut menimpali mengenai hasil putusan Komisi VII DPR itu. Dia meminta kepada pemerintah untuk mengatakan yang sebenarnya tentang divestasi tersebut.

"Kalau belum, bilang belum," singkatnya di akun Twitter @RachlanNashidik.(ian/RMOL/bh/sya)