JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) melancarkan demonstrasi dengan konvoi dan orasi di pertigaan tikungan Komando Lantas Laut Militer; depan Jakarta Internasional Container, dan Port Pelabuhan Tanjung Priok, tepatnya di POS 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada, Minggu (30/8).

Nampak dari pantauan pewarta BeritaHUKUM.com dilokasi, ratusan buruh yang me-"merah"kan pos 9 Tanjung Priok dengan mengenakan seragam baju berwarna merah, baik bertulisan FBTPI (Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia), SBTPI ( Serikat Buruh Transportasi Indonesia), SBAI (Serikat Buruh Aneka Industri), serta dilengkapi juga umbul-umbul, bendera FSP2KI (Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia), FPBI ( Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), SP JICT (Serikat Pekerja JICT).

"KPBI., Bangkit.., Lawan.., Hancurkan Tirani !!... Karena akan ada selalu jalan keluar menghadapi musuh-musuh kita, harapannya adalah akan lahir gerakan alternatif kelas buruh," tereak salah seorang orator yang ada di mobil Komando, ketika aksi unjuk rasa berlangsung, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (30/8).

Para buruh yang berada di lokasipun serempak mengikuti , "Bangkit..., Lawan.., Hancurkan Tirani !!," menyambung yel yel yang dilontarkan orator tersebut dengan penuh semangat.

"Pengusaha dalam hal ini pemilik modal sudah mengangkangi UUD'45. UU nomor 13 mengangkangi segala undang-undang di bawah, kita kawan-kawan. Kita butuh kolektif yang kuat. Potret buruh sebagai rakyat semakin termajinalkan, maka pengamatan kita bisa dari sisi kesejahteraannya yang dikondisikan," tegas Ilhamsyah ketua FBTPI, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia saat berorasi.

Memang, sejauh ini para buruh beranggapan upah yang diperolehnya masih minimum, jam kerja panjang, korban skoring (kerja melebihi batas jam kerja tapi tidak dihitung) sebagai lembur, target produksi yang tinggi, rentan kecelakaan kerja (apalagi untuk transportasi). Terlebih lagi kalaupun berserikat ancaman union busting-pun datang tersistematis, ancaman PHK (Pemutusan Hubingan Kerja/ diputuskontrak kerja).

Untuk itu, "KP-KPBI kedepannya merupakan wadah alternative demi mempersatukan kaum buruh dari berbagai sektor maupun lintas kota dan daerah," ungkap Ilhamsyah.

Aksi unjuk rasa ini terdiri dari berbagai macam federasi, mulai dari yang ada di Cilegon dan Karawang. Nampak hari ini agenda konsolidasi KP-KPBI untuk melancarkan rapat akbar di setiap wilayah Jakarta, Karawang, Bekasi dan Serang.

"Adapun tuntutan yang kami suarakan dimana, Pertama (1), penolakan terhadap perpanjangan kontrak yang ada di JICT hari ini, Kedua (2), menolak sistem kerja outsourching, Ketiga (3), menuntut kepada negara untuk melancarkan upah layak nasional, Keempat (4), menuntut untuk menurunkan harga Harga Kebutuhan Pokok, TDL, Dll," jelas Ilhamsyah, menjelaskan maksud dan tujuan aksi yang masih bentuk pemanasan atau "warming up" untuk kedepannya.

Menurutnya, Pelabuhan laut dan aset strategis lainnya jika dikembalikan kepada negara dan dikelola oleh negara nantinya keuntungan untuk rakyat. Selain itu, ini merupakan perusahaan yang sangat menguntungkan dan perusahaan yang secara operasionalnya ini sanggup dikelola sendiri, keuntungan dari pelabuhan ini untuk kemakmuran rakya.

"Sedangkan terkait Dweeling time yang saat ini sedang dimanage pemerintah, hanya persoalan yang ada di pelabuhan. Ada persoalan lebih besar, dimana banyak carut marutnya di Tanjung Priok; di sini ada Kolinlamil, di sini ada ekspor impor intersuler, di sini ada pelabuhan depo. Itu semua menjadi persoalan, semua yang dari laut dan pintu HARUS satu pintu," tambahnya lagi.

"Di sini, ego masing-masing institusi yang tidak mau menjalankan birokrasi satu pintu. Negara harusnya cukup menyelesaikan semuanya dengan satu pintu saja (menciutkan/merampingkan), termasuk dokumen, tekhnologi," pungkas Ilhamsyah.

Selanjutnya, perwakilan dari buruh JICT yang turut hadirpun naik ke mobil komando dengan mengungkapkan dalam orasinya, "Kita di sini berjuang untuk menasionalisasikan, dan semua BUMN dinasionalisakan keseluruhannya untuk rakyat Indonesia."

"Setengah keuntungan JICT diserahkan ke Hongkong, jika setengah keuntungan tersebut diserahkan ke Indonesia. Kita jadikan bangsa kita menjadi Tuan Tanah di negara kita sendiri," tegasnya.

Peraturan untuk melindungi Pancasila, para perwakilan federasi buruh inipun merasa dimana kerjasama pengusaha dan pemerintah terlihat dari banyak hal, diantaranya yakni dibuat Undang-undang perburuhan yang pro kepada pemilik modal, misalnya UU no 13 /2003 yang melegalkan Buruh Kontrak dan Outsourching, dimana buruh dibuat fleksibel dan selentur mungkin untuk bisa diputar dan dipindah-pindahkan sesuka hati hingga bisa dipakai, dan dibuang kapan saja.

Sistem kontrak lain yang disebut LMF (Labour Market Flexibility), tidak cukup dengan itu, para pengusaha juga dibuat nyaman dan betah berinvestasi di Indonesia, dengan menghilangkan pajak ke pengusaha.

Sementara, Kompol Marwoto Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok yang turut hadir mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di Pos 9 pada, hari minggu (30/8) inipun menjelaskan bahwa, aksi unjuk rasa ini dimulai kisaran pukul 10.30 pagi, "Kami mengerahkan personil sebanyak 350 orang, untuk wilayah Utara lain lagi. Aksinya pun berlangsung kondusif sejauh ini," ujarnya saat ditanya pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi demo.

Selanjutnya konvoi para buruh selepas melangsungkan aksi, mengarah ke gedung serbaguna semper jakarta utara untuk konsolidasi bersama perwakilan federasi dan elemen buruh. Harapannya gerakan buruh ini memimpin gerakan rakyat untuk merdeka 100%.(bh/mnd)