JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demo puluhan masyarkat Maluku menanyakan keseriusan Pemerintah Pusat tentang semangat Otonomi Daerah (OTD), dimana Pemerintah Pusat saat ini dinilai pendemo tidak mendukung sepenuhnya Pemerintah Daerah, dalam hal menentukan Kepala Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, baik Wilayah Provinsi, Kabupaten serta Kabupaten Kota ternyata hanyalah isapan jempol belaka, aksi demo ini berlangsung hingga malam hari.

Menurut para pendemo, hal ini dibuktikan dengan masih adanya campur tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umun (PU) dalam hal menentukan Kepala Balai Jalan dan Jembatan di provinsi Maluku dan Maluku Utara, dengan melakukan interpensi tekanan' terhadap pejabat lama.

Bahwa Bpk. Jefry Patiasina yang merupakan putera asli asal Daerah Maluku yang akan diganti sebagai Kepala Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku tentu menjadi tanda tanya besar, mengapa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum begitu ngotot, dan merekomendasikan orang yang belum tentu paham dan mengerti anatomi wilayah Maluku.

"Jelas faktor kesalahan urusan ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi pembangunan jalan dan jembatan di Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sangat mengherankan jika Bpk. Jefry Patiasina yang belum habis masa jabatannya, tiba-tiba harus diganti, ada apa sebenarnya," teriak Ahmat Latopono, kordinator aksi Kamis (6/2) malam di Jakarta Selatan.

Melihat fenomena ini maka, Menteri PU yakni Djoko Kirmanto harus bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Maluku dan Maluku Utara, meneurut pendemo Kementerian PU harus segera menghentikan segala konspirasi yang menurut kami akan merugikan Masyarakat Maluku secara keseluruhan, maka kami Lembaga Kajian Infra Struktur Maluku menyatakan sikap:

1). Tolak kepala Balai Jalan dan Jembatan yang bukan Putera Asli daerah Maluku, maupun Balai Jalan dan Jembatan Maluku.

2). Pertahankan Bpk. Jefry Patiasina yang saat ini menjabat sebagai Kepala Jalan dan jembatan Wilayah Maluku dan Maluku Utara, sampai akhir masa jabatannya.

3. Bersihkan BUMN dari Pejabat yang Korup.

Aksi demo ini, berjalan dari sore hingga masuk malam hari, dan para pendemo akhirnya meninggalkan Kementerian PU dengan tertib, tanpa terjadi aksi keributan.(bhc/dar)