JAKARTA, Berita HUKUM - Tiongkok akan memberikan pinjaman sebesar US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 625 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, beberapa perusahaan BUMN karya maupun infrastruktur bakal kecipratan pinjaman tersebut.

Rini mengungkapkan utang senilai US$ 50 miliar tersebut akan berasal dari China Development Bank (CDB) dan ICBC. Sebanyak 20 persen atau sebesar US$ 10 miliar akan dialokasikan untuk PT PLN (Persero) untuk mendanai proyek pembangkit listrik dan transmisi.

"Juga untuk Antam, selain mendapatkan PMN, mereka pun meminjam. Sedangkan proyeknya seperti jalan tol Trans Sumatera dan beberapa pelabuhan di Indonesia, termasuk kereta super cepat (High Speed Railways)," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4).

Untuk proyek kereta cepat, lanjut Rini, rencananya akan digarap oleh beberapa perusahaan BUMN, yang saat ini masuk dalam tahap finalisasi studi kelayakan teknikal dan keuangan.

"Hitungannya belum selesai, jadi saya belum bisa menjawab. Tapi bagian untuk HSR (High Speed Railways) ada, termasuk program transportasi lain seperti perkapalan untuk Pelni," katanya.

Dalam pengerjaannya, Rini mengatakan proyek tersebut dikerjakan secara konsorsium antara perusahaan BUMN infrastruktur yakni, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Konsorsium tersebut nantinya akan dipimpin PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

"Tapi apakah akan dibentuk holding atau yang lain masih dalam tahap review internal," katanya.

Sementara, setelah Konferensi Asia Afrika akhirnya selesai, Kamis kemarin (23/4). Yang juga menarik adalah hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KAA itu. Presiden Jokowi memastikan bahwa China akan ikut membenamkan investasi dalam proyek infrastruktur

Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng China antara lain: pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 mega watt (MW).

Tak cuma itu, China juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta api super cepat Jakarta - Bandung dan Jakarta - Surabaya. Sayang, pemerintah tak menyebutkan nama proyek berikut besaran nilai proyek

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta Agung Prabowo menilai keputusan menggandeng China harus ditanyakan. "China memang luar biasa. Tapi, apakah mereka unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan dan bandara? Itu harus dijelaskan," ujarnya kemarin.

Menurutnya, selama ini, beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan China acap kali bermasalah. Salah satunya adalah proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas dan energi terbarukan atau fast track programme) tahap I.

Pembangkit listrik yang dibangun China dalam proyek ini tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang. Selain itu, pada kasus pengadaan armada Trans Jakarta. Banyak armada rusak dan berkarat.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna juga pernah bilang, proyek pembangkit listrik tahap I yang dikerjasamakan dengan China hampir 90% rampung.

Tapi, kapasitas produksi listrik itu hanya 30%- 50% saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Prancis dan Amerika yang bisa mencapai 75% - 80%.

Kepala Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menambahkan, teknologi pembangkit listrik Jerman, Jepang dan Korea lebih mahal. Teknologi dari China memang lebih murah, tapi kapasitasnya tak sesuai harapan.(ags/cnnindonesia/kontan/bh/sya)