JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan terus memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawasan (Timwas) TKI guna memfokuskan pada perlindungan hak pekerja migran. Namun, hal ini juga perlu dibarengi dengan respon sigap pemerintah dalam menerima temuan yang diperoleh Timwas.

"Kita ingin pemerintah supaya cepat menyikapi temuan di lapangan. Timwas dibentuk memastikan adanya perlindungan kepada pekerja migran. Kita datang kemana-mana untuk pastikan adanya perlindungan itu," ungkap Fahri usai Rapat Kerja Gabungan dengan Mendagri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja Kepala BNP2TKI, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Karena itu, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia (UU PPMI) amat ditunggu masyarakat, agar regulasi ini bisa diterapkan. Tak hanya itu, institusi yang hadir dari lahirnya UU PPMI harus semakin komprehensif dan terintegrasi. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di sisa akhir masa jabatan ini.

"Salah satu cara melakukan perlindungan adalah UU PPMI ini harus dijadikan peraturan-peraturan teknis karena ini yang akan berlaku di lapangan. Selain itu, semua institusi yang bersinggungan ini harus semuanya terbentuk dan terintegrasi supaya pelayanan itu cepat, jadi basis datanya kuat dan itu yang kita tagih," tutur Fahri.

Hal lain yang menjadi fokus yakni database data. Ini yang perlu disiapkan pemerintah dalam upaya melindungi pekerja migran yang lebih komprehensif. "Digitalisasi KTP kan sudah, selain itu juga berbasis paspor. Sehingga perlu terintegrasi dalam satu sistem database nasional. Sehingga pengiriman tidak ada lagi yang ilegal," sambungnya.

Hingga kini, lanjut legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, DPR RI akan terus mendorong peraturan turunan dari UU dapat segera diterbitkan. Sehingga menjadi payung hukum yang secara teknis mengatur bagaimana perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.(hs/sf/DPR/bh/sya)