JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Wenny Haryanto menyoroti program rehabilitasi 100 ribu orang dari BNN. Pasalnya, para pengedar dan pemakai dijadikan satu sehingga Rutan menjadi over kapasitas karena itu perlu dipikirkan solusi terbaik bagi korban narkoba.

"Kita ketahui semua di dalam narkoba ditentukan terbagi dalam 2 klasifikasi, yaitu produsen dan pengedar, yang kemudian kalau produsen dan pengedar memang harus dikenakan hukuman ditahan di Lapas (lembaga pemasyarakatan). Sedangkan kalau korban atau pemakai itu ditindaklanjuti dengan rehabilitasi.namun faktanya bahwa hampir semua dicampur jadi satu yang membuat kapasitas lapas menjadi over kapasitas," jelasnya.

Oleh karena itu dalam kesempatan itu, Wenny mengingatkan alangkah baiknya kalau tahanan narkoba dari awal sudah dipisahkan. "Bagi korban atau pemakai itu tidak usah di masukan ke dalam penjara atau ke dalam lapas, namun diarahkan untuk direhabilitasi di pusat rehabilitasi," katanya.

Dikaitkan dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), lanjutnya, sangat dibutuhkan bagi para korban narkoba yang ingin mendapatkan dukungan moral dari keluarga mereka. "Kita semua tahu bahwa bagi korban-korban narkoba itu sebetulnya ingin sekali terutamanya keluarganya, bisa direhabilitasi dan ingin dikembalikan lagi ke keluarganya," paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, khususnya di Maluku Utara perlu dipikirkan untuk dibuat, persyaratannya 1 dokter, 1 suster, serta 1 psikiater. "Tidak bosan-bosan Saya ingatkan dimana-mana untuk pembentukan IPWL, dan juga perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat agar meningkatkan kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan dan Pemda, Jadi semuanya bisa teratasi. Dan kita menggunakan kesempatan 100 ribu perbaikan itu," imbuh Wenny.(as/dpr/bh/sya)