JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai sudah saatnya Indonesia memberlakukan impor sapi bakalan untuk menghindari praktik kartel perdagangan yang membuat harga daging melambung tinggi.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam dialektika demokrasi dengan tema "Presiden Jokowi dan Kartel Daging Sapi" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (9/6/2016). Selain Viva, hadir pula Anggota Komisi IX Muhammad Iqbal dan Wakil Ketua MPR Osman Sapta Odang sebagai pembicara.

Menurut Viva, kebijakan impor sapi bakalan lebih efisien dibandingkan pemerintah harus mengimpor daging sapi beku untuk menutupi kebutuhan masyarakat yang tinggi saat bulan Ramadhan. "Sudah saatnya pemerintah mengimpor sapi bakalan untuk diternak sebagai pengganti daging impor beku," ujar Viva.

"Saat ini belum ada impor sapi bakalan. Tidak ada tanda-tanda peternakan sapi di daerah Jawa melainkan adanya kapal ternak untuk mengambil sapi-sapi dari NTT," sambung politisi PAN tersebut.

Selain itu Anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal menilai pemerintah lamban dalam mengantisipasi stok daging sapi agar tidak mempengaruhi harga menjelang lebaran. "Seharusnya impor dilakukan awal bulan, tetapi karena ini telat maka yang terjadi adalah kenaikan harga daging," ucap Politisi PPP tersebut.

Sebagaimana diketahui, konsumsi daging nasional sebesar 600 ribu ton daging atau sekitar 3,9 juta ekor, sedangkan stok daging nasional sekitar 350 ribu ton. Maka mengalami kekurangan sekitar 250 ribu ton.

Oleh karena itu Iqbal mengingatkan agar pemerintah mampu menghitung secara benar berapa stok dan kebutuhan nasional agar bisa disesuaikan. "Ada beberapa hal dalam jangka panjang, saya kira penggemukkan dan produksi sapi harus ditingkatkan. Kalau kita ingin tahun depan tak ingin kenaikan kembali terulang maka pemerintah harus menghitung benar berapa stok dan kebutuhan nasional," katanya.

Selain itu, Iqbal juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kesehatan dan kualitas daging sapi impor tersebut. "Satu sisi pemerintah ingin harga stabil, tapi di satu sisi lain sapi-sapi itu disuntik oleh hormon, hingga pengaruhi kesehatan kita. Pemerintah harus antisipasi bagaimana kualitas dan kesehatan daging terjaga," papar Iqbal.

Selain itu, Wakil Ketua MPR Osman Sapta Odang menilai pelaku kartel daging adalah biadab karena telah mempermainkan harga daging yang dari tahun ke tahun terus naik. "Perbuatan mereka yang melakukan kartel daging itu biadab dan jangan dibiarkan," tegas Osman.

Menurut Osman, harga daging dari tahun ke tahun yang terus naik adalah permainan sejumlah perusahaan yang melakukan kartel. Karena itu, dia meminta pers untuk berani membongkar permainan kartel daging tersebut. "Pers harus berani menulis dan terus mengkritik soal daging ini," pungkas Osman.(hs/DPR/bh/sya)