JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan DPR RI akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada masa sidang ini. Menurut Puan, penetapan Prolegnas ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021.

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu melanjutkan, DPR RI juga akan menindaklanjuti Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi/pansus, agar bersama-sama dengan pemerintah dapat menjaga kinerja pembentukan RUU yang berkualitas, meskipun dilakukan pada masa pandemi Covid-19," ungkap Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/3).

Legislator F-PDI Perjuangan itu menyampaikan, saat ini terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat yang perlu menjadi fokus pengawasan DPR. Beberapa isu tersebut antara lain pelaksanaan vaksin Covid-19, rencana revisi UU ITE, tata kelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI), pelaksanaan ibadah Haji 2021, permasalahan asuransi Jiwasraya dan dana investasi Asabri, kebakaran hutan di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, serta masuknya Virus Corona B117 ke Indonesia.

"Semua harapan rakyat tersebut perlu ditindaklanjuti melalui tugas dan fungsi DPR RI. Melalui kewenangan yang dimiliki DPR, kita ikut memperkuat penanganan pandemi Covid-19, mengawal pelaksanaan vaksin Covid-19, mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi rakyat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan negara," pungkas Puan.

"Terkait bencana yang saat ini melanda Indonesia, atas nama Pimpinan DPR dan segenap Anggota DPR, kami menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana yang dialami oleh masyarakat. DPR mengapresiasi kinerja BNPB dan Pemerintah daerah yang telah berupaya untuk mengatasi dan membantu para korban bencana. DPR juga meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, terutama dalam melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bencana yang mungkin akan terjadi," kata Puan.

Pada kesempatan ini, DPR RI juga ingin mengapresiasi kerja bersama seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 yang telah secara disiplin melaksanakan 3M dan mengikuti program vaksinasi. Meskipun hingga saat ini vaksinasi masih terbatas, DPR berharap vaksin dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

"DPR juga akan terus mendorong terjaminnya akses terhadap vaksin yang aman, efektif, dan berkualitas. Untuk itu seluruh komisi terkait di DPR diharapkan dapat memberikan dukungan demi terwujudnya rencana besar tersebut," pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu.(DPR/rnm/sf/bh/sya)