Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
DPR Ragukan Pengawasan Dua Harga BBM
Monday 22 Apr 2013 22:42:53
 

Ketua DPR RI, Marzuki Alie.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Marzuki Alie meragukan pengawasan terhadap rencana penerapan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dikhawatirkan, jika sampai kebijakan ini salah,sama saja pemerintah memberi ruang untuk mencuri.Akibat pencurian BBM ini, akibatnya seolah-olah konsumsi BBM Indonesia meningkat.

" Ini yangdari dulu kami sangat meragukan. Agak susah untuk mengawasinya karena adanya disparitas harga yang besar, membuka ruang orang untuk mencuri.Tapi tidak tahu kalau ada mekanisme lain, artinya menyalurkan subsidi ini orang yang tepat, diawasi dan sampai ke konsumen juga pas,"kata Marzuki di Gedung Nusantara, Jumat (19/4).

Marzukimenambahkan, bila ada sistem dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan kenaikan BBM itu harus memiliki sifat jujur, maka penggunaan BBM bersubsidi itu bisa berjalan dengan baik.

Ia mengimbau kepada siapapun yang punya kewenangan dengan BBM agar memiliki hati nurani, jangan sampai menyakiti rakyat danmenyusahkan negara.Ia melihat, pencurian BBM bersubsidi sama saja dengan mencuri minyak rakyat. Ia juga meminta pemerintah agar menaikkan BBM dengan mempertimbangkan keadaan rakyat.

"Inikan domainnya pemerintah. Harus dipikirkan solusi bagi masyarakat. Yang tadinyahampir miskin, karena kenaikan harga minyak jadi tambah miskin. Tetapi pemerintah harus pikirkan jangka panjang keberlangsungan pembangunan. Kalau hanya habis untuk subsidi saja, maka pembangunan infrastruktur tertinggal," katanya.(sf/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2