Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
DPR Minta Masyarakat Berperan Aktif Sukseskan Pemilukada
Tuesday 08 Jan 2013 09:50:32
 

Ketua DPR Marzuki Alie saat berpidato dalam pembukaan masa persidangan III, di Gedung Nusantara II, Senin, (7/1).(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR meminta masyarakat turut berperan aktif untuk menyukseskan Pemilukada demi kemajuan demokratisasi yang sedang kita jalani, dan proses pendidikan politik masyarakat terus ditingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Situasi keamanan dan dinamika politik di daerah saat ini, akan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan nasional kita. Kita cukup prihatin dengan situasi Poso yang tidak kunjung membaik, bahkan kian meresahkan dengan timbulnya korban baru dari pihak kepolisian,”ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa persidangan III, di Gedung Nusantara II, Senin, (7/1).

Menurutnya, Kelompok teroris ini sangat terlatih, bahkan mampu melakukan serangan dengan sangat akurat. Hal ini memunculkan kesan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah melakukan pembiaran sehingga korban terus berjatuhan tanpa tertangani.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Dewan meminta Pemerintah untuk lebih tegas dan bersungguh-sungguh dalam menangani masalah Poso. Selain itu, Dewan juga meminta Polri agar terus melakukan pola-pola pengamanan dengan menjalin kerja sama dengan unsur-unsur TNI dan intelijen yang ada di daerah. Situasi dan kondisi keamanan di masyarakat harus diciptakan dan terus dijaga, agar mereka dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan aman.

Dia menambahkan, DPR mengingatkan kepada Pemerintah untuk memberi perhatian yang besar kepada daerah-daerah yang menjadi perbatasan negara, mengingat masalah perbatasan dapat menjadi pemicu sengketa dengan negara-negara tetangga kita. Oleh karena itu, masalah-masalah perbatasan, baik darat maupun laut yang belum selesai, harus segera dituntaskan. “Kawasan perbatasan harus kita bangun menjadi halaman depan negara yang terjaga, karena merupakan garda depan untuk menjaga kedaulatan NKRI,” paparnya.

Secara khusus, Dewan meminta perhatian Pemerintah terhadap persoalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Sebagai negara bertetangga dekat, tentu sesekali muncul persoalan diantara kedua negara. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, agar ke depan, Malaysia dan Indonesia dapat bekerjasama dan bermitra secara lebih baik.

“Kami optimis serangkaian sidang General Border Committee Malaysia–Indonesia (GBC-MALINDO), dapat menemui titik kemajuan dalam penyelesaian perbatasan. Dewan menaruh harapan terhadap Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan yang memimpin tim dari Indonesia, mampu menuntaskan masalah ini sebelum berakhirnya masa pemerintahan yang sekarang ini,” ujarnya.(si/dpr/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2