Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Transportasi
DPR Dukung Perbaikan Pelayanan Transportasi Laut
Wednesday 27 Feb 2013 09:36:16
 

Anggota Komisi V DPR RI, Mohammad Syahfan Badri Sampurno.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR mendukung rencana Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun ini akan mengoperasikan 18 kapal yang terdiri atas 14 kapal roll on roll off (ro-ro) dan empat unit kapal perintis dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan transportasi laut.

“Saya sangat mengapresiasi rencana Kemhub menambah armada 14 kapal Roro dan empat unit kapal perintis tahun ini.” Ujar Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela sidang paripurna DPR RI, Selasa (26/2).

Terkait dengan infrastruktur perhubungan laut, Syahfan mengatakan, masih belum optimal, karena masih minimnya armada kapal. Selain itu, Syahfan juga menyoroti seringnya terjadi antrian panjang berkilo-kilo meter truk-truk pengangkut barang seperti pada penyebrangan antara pelabuhan Merak-Bakauheni. Secara jelas, sangat merugikan berbagai pihak baik pengusaha angkutan maupun pemerintah.

“Selama ini, saya menilai kurangnya armada kapal menjadi faktor pemicu sering terjadinya antrian panjang truk-truk seperti di pelabuhan Merak-Bakauheni,” ujar Wakil Ketua BURT ini

Selain itu, Syahfan juga sepakat dengan upaya pemerintah memperbaiki konektivitas logistik nasional dalam menekan tingginya ongkos transportasi. Sehingga dapat menyamakan standar harga logistik antara kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Timur.

Sebagaimana kita perhatikan selama ini akibat biaya ongkos transportasi laut yang tinggi. Mengakibatkan harga-harga logistik sangat mahal di kawasan Indonesia Timur. “Saya setuju dengan upaya pemerintah memperbaiki konektivitas logistik nasional guna menekan tingginya ongkos transportasi khususnya di kawasan Indonesia Timur.(si/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Transportasi
 
  Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman
  Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni
  Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara
  Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL
  Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta
 
ads1

  Berita Utama
HUT RI ke-80, Tokoh Agama Surakarta Gaungkan Semangat Kebersamaan dan Ajak Warga Jauhi Perpecahan

DPR Setujui Surat Presiden terkait Abolisi - Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Diumumkan Bebas dari Hukuman!

Polri: Kasus Praktik Beras 'Oplosan' Naik Tahap Penyidikan

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

 

ads2

  Berita Terkini
 
HUT RI ke-80, Tokoh Agama Surakarta Gaungkan Semangat Kebersamaan dan Ajak Warga Jauhi Perpecahan

KPK Tetapkan Lagi Satu Tersangka Korupsi Dalam Penyidikan Kasus LPEI

Putusan Kasasi MA Inkracht, Obyek dapat di Eksekusi, Walau Ada Permohonan PK

DPR Setujui Surat Presiden terkait Abolisi - Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Diumumkan Bebas dari Hukuman!

Polri: Kasus Praktik Beras 'Oplosan' Naik Tahap Penyidikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2