Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
DPR Bertanggungjawab Emban Amanat Rakyat
2016-11-27 07:15:04
 

lustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah rakyat. Meskipun, DPR belum sepenuhnya baik di mata masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap lembaga ini.

Demikian mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk "Antara Kepercayaan dan Harapan Publik" yang digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyatakan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap parlemen, kehadiran DPR harus terwujud dalam menjalankan ketiga fungsinya, yakni legislasi, representasi, dan pengawasan. "Ketiga fungsi itu merupakan implementasi atas aspirasi masyarakat yang didapatkan, diperoleh atau yang disampaikan kepada DPR," ungkap Johnson.

Selain itu, lanjutnya, salah satu syarat untuk mewujudkan peran DPR yang semakin di percaya publik adalah dengan meningkatkan dukungan kepada lembaga DPR. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal bersama Badan Keahlian Dewan memberikan dukungan dalam bentuk administrasi, teknis maupun keahlian.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar fungsi DPR dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. "Yang terpenting adalah amanat masyarakat, aspirasi masyarakat khususnya bagi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota itu sendiri, tandasnya.

Ia pun mendorong semua unsur pendukung lembaga perwakilan rakyat agar secara bersama-sama membangun DPR dari dalam sehingga keterwakilan DPR di publik semakin meningkat.

"Dengan cara itulah sumbangsih bagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR diharapkan semakin tinggi. Maka tingkat keraguan masyarakat terhadap kinerja DPR berkurang dari waktu ke waktu," imbuh Johnson saat membuka seminar.

Dalam seminar tersebut, turut hadir beberapa narasumber dari berbagai institusi, diantaranya Anggota Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat, Ketua Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta Arie Sudjito dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.(ann,mp/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2