Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    

DKI Berencana Naikan Tarif Parkir
Wednesday 14 Dec 2011 15:21:00
 

Setelah revisi Perda Nomor 5 Tahun 2009 selesai, kenaikan tarif parkir akan diberlakukan (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dengan alasan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir mulai 2012 mendatang. Untuk mendukung rencana itu, Pemprov berencana untuk melakukan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perparkiran.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran DKI Jakarta, Enrico Vermy, pihaknya memang telah mengusulkan kenaikan tarif parkir. Besaran kenaikan parkir dibedakan berdasarkan golongan. Untuk Golongan A, yaitu kawasan perkantoran yang berada di pusat kota, tarifnya lebih mahal. Untuk jenis sedan dan sejenisnya yang semula Rp 1.000 per jam pertama menjadi Rp 4.000 dan berlaku untuk jam berikutnya.

Sedangkan untuk bus dan sejenisnya yang semula Rp 2.000 untuk jam pertama menjadi Rp 6.000 dan berlaku untuk jam berikutnya. Untuk sepeda motor yang semula Rp 500 menjadi Rp 2.000 untuk sekali parkir. “Untuk 2011 ini, dari target pendapatan parkir sebesar Rp 21,4 miliar, hingga November pihaknya telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp 20 miliar,” jelas Enrico yang dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (14/12).

Sementara untuk Golongan B atau kawasan pinggir kota, jenis sedan dari semula Rp 1.000 menjadi 2.000 untuk satu kali parkir. Jenis bus semula Rp 2.000 menjadi Rp 6.000 untuk satu kali parkir. Sepeda motor semula Rp 500 menjadi Rp 1.000. "Tarif yang sama berlaku di semua area parkir, yakni tepi jalan umum, lingkungan parkir, pelataran parkir, dan gedung parkir," jelas dia.

Meski demikian, Enrico tidak bisa memastikan kapan penerapan tarif baru ini diberlakukan. "Tahun depan, setelah revisi perda diketok palu. Tapi kami belum bisa memastikan bulan apa akan diberlakukannya," selorohnya.(bjc/irw)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2