JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengecam sikap agresif cina yang mengklaim wilayah di laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatannya yang bersumber dari klaim tradisional tidak berdasar, nine dash line (sembilan garis putus-putus). China tidak pernah berubah dan kerapkali menunjukkan sikap ekspansifnya di wilayah kedaulatan banyak negara. Atas sikap China ini, Indonesia harus mengambil sikap tegas dengan menolak semua klaim China itu.

"Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat. Saya juga sangat menyayangkan Pemerintah China yang tidak pernah konsisten dengan perkataan dan tindakannya untuk tidak mengakui wilayah yurisdiksi Indonesia. Karena itu, tidak ada yang dapat dipegang dari semua ungkapan diplomatik China selama ini," kesal Anggota Komisi Pertahanan DPR ini.

Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI. Termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada. Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang, apalagi mengklaim wilayah ini. Terlebih bagi China yang mendasarkannya pada klaim imajinatif, klaim yang tidak dasar sama sekali dalam hukum internasional. Sikap China ini berbahaya karena bisa saja klaim-klaimnya di masa depan melebar dari yang akhir-akhir ini disampaikannya.

"Ini tentu menjadi catatan penting atas relasi diplomatik Indonesia dan China. Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangatlah penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas. Indonesia juga adalah pasar yang besar bagi China. Jadi tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas ini," kata Syarief.

Menurut Syarief, satu-satunya langkah paling mungkin menghadapi agresifitas China ini adalah memperkuat kapasitas militer, terutama di wilayah yang juga diklaim oleh China. Kekuatan Badan Keamanan laut (Bakamla), TNI AL, Pol Air, dan segenap komponen pertahanan lainnya harus dikerahkan secara optimal agar China tidak semakin semena-mena dengan Indonesia. Pemerintah jangan hanya berhenti pada retorika diplomatik, namun nyata menunjukkan kesiapan militer Indonesia menghadapi kemungkinan terburuk.

"Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah absah di banyak negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China itu. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap," tegas Syarief.(MPR/bh/sya)