JAKARTA, Berita HUKUM – Bebagai elemen yang tergabung dalam Forum Buruh Jakarta, menggelar aksi demo menuntut penghapusan system alihdaya dan kenaikan UMK Provinsi DKI Jakarta 2013. Beberapa atribut dan bendera dari masing-masing organisasi buruh tampak jelas terlihat, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Asosiasi Serikat Pekerja (APSEK) Indonesia, dan lain-lain.

Dari pantuan tim BeritaHUKUM di lapangan, para buruh enggan berdialog dengan Kadisnakertrans DKI Jakarta.

"Kami tidak ingin masuk ke dalam kalau Pak Gubernur DKI, Joko Widodo, tidak bersedia menerima kami. Kami minta gubernur keluar menemui kami di sini," tegas Nurdin, koordinator demo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia saat berorasi di atas mobil dengan menggunakan pengeras suara Rabu (24/10).

Lebih lanjut, Nurdin menegaskan, buruh tidak bersedia bertemu dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan. "Dinas Tenaga Kerja tidak becus mengurus UMP buruh. Pecat kadis Tenaga Kerja karena telah menyengsarakan buruh," tegasnya.

Sementara itu, Di sela-sela orasi para buruh, R Deded Sukandar, datang untuk berdialog dengan para buruh. Namun, perwakilan buruh yang bertemu dengan Kadisnakertrans DKI menolak permintaan tersebut.
Kadisnakertrans DKI Jakarta pun meninggalkan halaman Balai Kota. Selang lima menit kemudian, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, keluar didampingi sejumlah pejabat terkait untuk menemui para demonstran.

"Pak, ke sini tidak usah takut. Naik ke mobil komando ini. Biar semua buruh yang ada di sini dengar keterangan Pak Ahok," tegas seorang buruh.

Wagub pun meladeni permintaan tersebut. Ia keluar halaman dan naik ke atas mobil pengeras suara untuk menyampaikan penjelasan.

Basuki meminta maaf kepada para pengunjuk rasa karena Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak bisa menemui mereka. "Mohon maaf, Pak Gubernur masih rapat membahas apa yang menjadi tuntutan buruh. Rapat membahas upah buruh, kartu pintar dan kartu sehat," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa Pemprov DKI akan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta pada tahun 2013. "Pemprov DKI akan menanggung biaya kesehatan seluruh warga berapa pun biayanya, asalkan bersedia dirawat di ruang kelas 3 rujukan puskesmas," tegasnya.

Ia meminta sekitar 20 perwakilan buruh masuk ke dalam ruang kerja untuk bersama-sama Kadisnakertrans membahas UMP DKI 2013.

Permintaan tersebut sempat ditolak para buruh karena mereka menilai Disnakertrans DKI tidak berpihak kepada kepentingan buruh.

"Saya sudah minta kajian dari Disnaker DKI terkait survei penghitungan UMP yang di dalamnya termasuk biaya kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi buruh. Minta perwakilan satu persatu perwakilan buruh bersama dinas tenaga kerja, kita akan hitung angka demi angka. Kalau pak kadis tidak dengar, kita pecat," pintanya seraya disambut teriakan para buruh.

Ia menambahkan, upah buruh di Jakarta harus lebih mahal dari Jabodetabek. "Itu harga pasti. Buruh di Jakarta harus lebih mahal dari daerah penyangga," tambahnya disambut sorak-sorai buruh.
Usai berorasi, Basuki turun dari atas mobil pengeras suara dan kembali ke ruang kerja sambil menunggu perwakilan buruh.

Sekitar pukul 11.0 WIB, secara bergelombang ribuan buruh dari Forum Buruh Jakarta berunjuk rasa di depan Balaikota DKI

Ribuan massa buruh dari berbagai elemen menggelar demonstrasi di depan gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sejak sekitar pukul 11.00. Demo menuntut dihapuskannya sistem alih daya dan UMPK tersebut. Para buruh menuntut pemerintah DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp.2.799.000,-
Akibat unjuk rasa tersebut, membuat sebagian ruas jalan ditutup oleh petugas kepolisian. Begitu pun akses menuju Balaikota dari lampu merah Tugu Tani yang seharusnya bisa berbelok kiri di Kedubes AS, pengendara dialihkan menuju Stasiun Gambir Jakarta Pusat.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau agar pengendara menghindari beberapa ruas jalan yang akan dijadikan titik kumpul pendemo yaitu, Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Air Mancur/Indosat, Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, DPR RI, Kemenakertrans, Jl Gatot Subroto, Kedubes Jepang, Kedubes Korsel, Jl MH Thamrin, PN Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada, dan sejumlah titik rawan lainnya.

Wakil Direktur Lalu LIntas Polda Metro Jaya,AKBP Wahyono saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya pengalihan arus lalu lintas di sekitar Balikota selama berlangsungnya demo tersebut.

"Masyarakat diimbau untuk menggunakan rute alternatif atau jalan-jalan terdekat dari atau menuju ruas jalan tersebut," ujar AKBP Wahyono, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Rabu (24/10).

Sampai berita ini diturunkan, perwakilan 20 buruhteah diterima oleh Wakil Gubernur, dan saat ini para buruh telah meninggalkan halaman Balaikota.(bhc/tim/rat)