KUTAI KARTANEGARA, Berita HUKUM - Di Gedung Putri Karang Melenu seakan telah menjadi saksi dalam gerakan anti korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara, hari itu bertepatan dengan pembekalan sekaligus pelantikan pengurus Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Bupati Kutai Kartanegara Hj Rina Widyasari menerima penghargaan sebagai Bupati Anti Korupsi se Indonesia.

Bukan tanpa alasan organisasi berbasis masyarakat ini memberikan penghargaan kepada Bupati Rita Widyassari ini. LAKI Pejuang 45 memberikan penghargaan tersebut dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah:

1. Bupati Kutai Kartanegara menjadi satu-satunya Bupati Se Indonesia yang tampil di hari Anti Korupsi sedunia.

2. Dengan tulus mempergunakan dana pribadi untuk biaya transportasi kunjungan kerja.

3. Berani mendukung hukuman mati untuk koruptor.

4. Mempergunakan dana pribadi untuk mempercepat penutupan lobang jalan yang berada di daerah kekuasaannya.

5. Membuka akses seluas-luasnya untuk terbentuknya LAKI Pejuang 45.

Dalam kata sambutannya Bupati Rita terkaget-kaget atas penghargaan yang diberikan. Bupati juga menyatakan bahwa penghargaan yang diperoleh ini mengiringi penghargaan WTP yang diperoleh sebelumnya dari BPK RI yang setelah 6 tahun berturut-turut Kutai Kartanegara berada dalam posisi Disclaemer. Sekarang dalam evaluasi kinerja Mendagri Kutai Kartanegara juga mengalami kenaikan evaluasi dari B menjadi C.

Bupati Rita Widyasari menyatakan bahwa," penghargaan ini sebagai pemacu semangat untuk lebih membuat Kutai Kartanegara bersih dari Korupsi. Saya berjanji bahwa satu rupiah saja keuangan di Kukar harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan Tuhan yang Maha Esa," ujar Hj Rina Widyasari disampaut gemuruh tepuk tangan dari ribuan kader LAKI P 45 di Kukar, Kamis (27/3) lalu.

Dengan rendah hati Bupati Rita Widyasari menyatakan, masih baru mampu membangun jalan raya lintas Kutai Kartanegara sebesar 600 km persegi, selebihnya sekitar 800 km persegi masih harus dibangun dengan penuh perjuangan. Bupati dengan daerah kekuasaan 40 kali lebih luas dari DKI ini mengakui bahwa, sebelumnya Kutai Kartanegara babak belur setelah sebelumnya banyak kepala dinas dan Bupatinya tersangkut kasus Korupsi, maka bukan tugas yang mudah untuk membuat Kukar berada dalam posisi seperti sekarang ini.(bhc/put)