PURWOKERTO, Berita HUKUM - Pilkada Jawa Tengah 2018 termasuk ke dalam kategori daerah yang tidak terlalu hingar. Sampai beberapa pekan jelang pendaftran ke KPUD, belum ada satupun pasangan yang mendeklarasikan pencalonannya secara resmi. Hal demikian terjadi bukan karena tidak menariknya daerah ini, tetapi lebih pada terlalu banyaknya pertimbangan politik dan hukum dalam pengambilan keputusan pengusungan. Dari sisi tokoh yang muncul dan sudah bersosialisasi ke masyarakat sebenarnya bukan tokoh sembarangan, paking tidak ada dua mantan menteri yang mengadu peruntungan juga ada anggota DPR. Tampaknya peta koalisi memang baru akan terlihat bentuknya setelah waktu pendafataran calon gubernur Jawa Tengah semakin dekat.

Di tengah situasi saling menunggu itu, publik tampaknya dibuat gemas dengan keadaan. Mereka merasa kaum elite sibuk sendiri, asyik di meja strategi dan larit dalam utak-atik matematika politik pilkada, mereka dipandang terlalu alot bertransaksi politik sehingga kesempatan untuk bursa program secara nyata di ruang publik tidak terlihat. Tampaknya ada kebuntuan dalam negosiasi sehingga menyerahkannya pada waktu. Mungkin juga ada yang berharap mengenai kelanjutan kasua hukum gubernur petahana yang disebut-sebut terlibat korupsi E-KTP.

Melihat kebuntuan itu, kelompok relawan yang menamakan diri Relawan Jateng Gemilang mendeklarasikan perlunya figur baru sebagai jalan keluar dan solusi akhir. Mereka mengusung Kepala BNN Komjen Budi Waseso sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Koordinator Relawan, Sa'adullah Asy'ari menyatakan kaum muda di Jateng yang terdiri dari para santri, mahasiswa dan aktivis pemuda kampung telah bersatu membentuk jejaring peduli pilkada Jateng. Jejaring ini telah bekerja cukup lama dan memantau secara serius perkembangan politik di lapangan, juga mencek tingkat penerimaan publik ataskandidat yang sudah beredar.

"Hasilnya kita menyimpulkan perlu figur baru yang fresh. Jatang butuh tokoh putera daerah yang tegas, berpengalaman, tidak mencla-mencle, tidak punya kasus korupsi, bersih dari isu politik kotor dan tidak "politicking", kami menemukan sosok itu pada Komjem Budi Waseso," ujar Sa'adullah Asy'ari saat deklarasi Relawan Jateng Gemilang di Purwokerto, Jum'at, (24/11).

Sa'adullah menjelaskan Relawan Jateng Gemilang telah memasang spanduk dan alat sosialisasi lain di seluruh pelosok Jawa Tengah. Tim relawan diklaimnya telah dengan sukarela bergerak membentuk tim-tim kerja di tiap kecamatan di seluruh wilayah Jateng. Semua itu dilakukan agar Jateng bebas dari cengkraman para elit yang sibuk dengan kalkulator politiknya tanpa memikirkan pendidikan politik bagi rakyat. Ia menekankan, harusnya pilkada jadi ajang pendidikan politik.

"Ini sudah menghitung hari ke pendaftaran, pengusungan oleh partai politik saja belum ada. Mereka sibuk negosiasi. Padahal rakyat butuh kepastian, siapa calon yang mau diusung. Kalau sudah jelas calonnya, kita bisa menilai dan mencari rekam jejaknya. Sehingga ada waktu buat mengevaluasi. Kalau main di akhir, mana ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau calonnya ternyata terlibat korupsi atau ada kasus lain, yang rugi kan rakyat Jateng," ujarnya.

Munculnya banyak spanduk Komjen Pol Budi Waseso ini menambah semarak Pilkada Jateng. Buwas, demikian Budi Waseso disapa, pernah diminta untuk mencalonkan diri menjadi gubernur di Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pernah menyebut nama Kepala Badan Narkotika Nasional ini masuk dalam bursa calon Gubernur Jawa Tengah yang akan diusung Golkar. Demikian juga Partai Amanat Nasional, mempertimbangkan sosok mantan Kabareskrim ini untuk maju dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. Buwas dinilai sudah mempunyai sikap kepemimpinan yang tidak diragukan.

Menanggapi munculnya kembali nama Buwas jelang pendaftaran ke KPUD ini, pengamat politik Octarina Soebardjo dari kantor konsultan politik dan lembaga survei Stratakindo Research and Consulting menyatakan, idealnya memang Buwas harus turun di Jateng. Popularitas dan rekam jejaknya sebagai penegak hukum tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai kepala BNN tentu memberi nilai tersendiri, karena di mata masyarakat narkoba adalah persoalan serius dan Buwas dipandang berhasil memimpin lembaga itu.

"Tinggal soalnya Pak Buwas bersedia nggak? Tidak mudah juga orang dari posisi di puncak gunung lalu turun ke bawah. Kalau kandidat lain kan mantan menteri,'sudah tidak menjabat, itu bukan turun gunung tapi balik kampung namanya. Kalau Pak Buwas ini benar jadi gubernur nantinya, itu baru turun gunung namanya," ujarnya saat dihubungi media.

Komjen Pol Budi Waseso belum bisa dihubungi media ini karena sedang menjalankan tugas di luar negeri. Namun ia pernah menyatakan sepanjang semua tugas adalah amanah dan tugas negara, ia siapa bekerja dimanapun.(bh/as)