JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh Ormas keagamaan di Indonesia membuat pernyataan bersama terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini tengah dibahas DPR.

Ormas itu terdiri dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, pada Jumat (3/7) adalah sebagai berikut :

PERNYATAAN BERSAMA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang dalam proses membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) menyatakan:

1. Bahwa Pancasila adalah Dasar Negara dan Sumber segala Sumber Hukum negara Republik Indonesia. Secara konstitusional kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila.

2. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontra produktif. Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara.

3. Bahwa Pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP oleh karena itu DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan.

3. Bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi Covid-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan terutama sosial dan ekonomi. Karena itu semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerjasama untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita.

Jakarta, 3 Juli 2020

Abdul Mu'ti : PP Muhammadiyah
KH. Helmy Faisal Zaini : PB Nahdlatul Ulama
Romo Agustinus Heri Wibowo : Komhak KWI
Pdt. Jacky Manuputty : PGI
KS Arsana : PHDI
Pandita Citra Surya : PP PERMABUDHI
Xs Budi S Tanuwibowo : MATAKIN.
(muhammadiyah/bh/sya)