AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden AS Donald Trump kembali mengancam untuk memberlakukan keadaan darurat nasional untuk mendanai tembok perbatasan tanpa persetujuan Kongres

"Saya memiliki hak mutlak untuk memberlakukan keadaan darurat nasional," katanya kepada wartawan.

Gedung Putih membantah laporan bahwa mereka sedang mencari kemungkinan mengalihkan dana dari peruntukkan proyek-proyek rekonstruksi.

Pertikaian politik mengenai pendanaan tembok perbatasan AS-Meksiko membuat pemerintah AS tutup sebagian selama 20 hari, membuat gaji sekitar 800.000 pegawai federal belum dibayar.

Presiden Trump menolak untuk menandatangani anggaran baru yang akan membuka kembali operasional pemerintah jika tidak mencakup dana $5,7 miliar (sekitar 80 triliun) untuk pembangunan dinding pembatas fisik di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Hak atas fotoAFP

Namun perundingan anggaran terhenti karena para politikus Demokrat -yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat- menolak.

Para pemimpin Partai Republik menandaskan bahwa partai berdiri di belakang presiden, meskipun beberapa anggota parlemen dari Partai Republik telah bersuara berbeda.

Bagaimana Trump bisa memintas Kongres?

Kamis (10/1), Trump mengunjungi pos patroli perbatasan di McAllen, Rio Grande Valley,Texas.

Dia menandaskan bahwa jika Kongres tidak menyetujui pendanaan untuk tembok itu, dia 'mungkin ... saya hampir akan mengatakan pasti' memberlakukan darurat nasional untuk memintas anggota parlemen.

Namun langkah itu bisa menghadapi tantangan hukum.

Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGES

Dana itu juga harus berasal dari dana yang dialokasikan oleh Kongres untuk keperluan lain -yang juga akan ditentang oleh beberapa politikus Partai Republik.

Tetapi salah satu politikus Republik yang kuat mendukungnya, Senator Lindsey Graham, mengatakan dia tidak bisa 'melihat jalan untuk maju' dan mendesak Presiden Trump untuk mengumumkan keadaan darurat nasional.

Menurut para pakar, langkah seperti itu akan memberikan dasar politik untuk membuka kembali pemerintahan, sementara Trump bisa terus berargumen bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk memenuhi salah satu janji utamanya di kampanye.

Wartawan BBC David Willis di Washington mengatakan bahwa, dengan tidak ada rencana pembicaraan lebih lanjut dengan Demokrat, menyatakan keadaan darurat sekarang tampaknya merupakan opsi yang paling mungkin bagi presiden.

Hak atas fotoGETTY IMAGES

NBC News melaporkan bahwa Trump telah diberi pengarahan tentang satu salah satu skema pengalihan dana yang peruntukkan aslinya adalah untuk proyek-proyek rekonstruksi di daerah bencana, termasuk Puerto Rico.

Namun Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders membantah laporan itu. "Cerita NBC benar-benar palsu, berita palsu, tetapi bukan berarti presiden tidak akan berbicara dengan mereka suatu saat nanti," katanya.

Bagaimana Trump bersikeras tentang tembok?

Trump berbicara di stasiun McAllen, di belakang pajangan senjata dan uang tunai yang dikatakan telah disita oleh patroli perbatasan dari orang-orang yang hendak masuk secara ilegal.

Dia bergabung dengan para petugas patroli perbatasan, dan kerabat orang yang terbunuh oleh imigran gelap.

"Jika kita tidak memiliki tembok perintang ... kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini," katanya. Menurutnya, tanpa tembok itu (para petugas) akan dihadapkan pada 'kerja keras', 'masalah tak berkesudahan,' dan 'jatuhnya banyak korban jiwa.'

Trump menambahkan: "Mereka mengatakan pembangunan tembok itu cara abad pertengahan ... Tapi ada cara-cara yang memang berhasil."

Hak atas fotoREUTERS

Apakah Trump mengubah janjinya tentang pendanaan tembok?

Trump menjadikan tembok perbatasan sebagai janji utama kampanye -dan bersumpah akan memaksa Meksiko untuk membiayainya.

Namun Trump menyatakan bahwa dia tidak pernah memaksudkan bahwa Meksiko akan lagsung membayar lunas.

"Ketika di depan ribuan dan ribuan orang saya mengatakan Meksiko akan membiayai tembok ... jelas saya tidak pernah bermaksud mengatakan bahwa Meksiko akan langsung menulis cek," katanya.

Namun, ini berbeda dengan memo kampanye yang diarsipkan dari 2016, saat Trump menguraikan bagaimana ia berencana untuk "memaksa Meksiko untuk melakukan pembayaran kontan sekali jadi" sebesar $5-10 miliar (sekitar 70-14 triliun) untuk dana pembangunan tembok.

Trump mengatakan Kamis kemarin bahwa, kendati bukan pembayaran sekaligus, Meksiko akan "membayar tembok secara tidak langsung, melalui angsuran berkali-kali", di bawah kesepakatan perdagangan baru antara AS, Meksiko dan Kanada.

Para ekonom memperdebatkan hal ini dan sebagian pakar mengatakan bahwa setiap penghematan yang terjadi karena kesepakatan akan langsung ke bisnis swasta dan bukan mengalir ke Departemen Keuangan AS.

Sementara, sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meninggalkan pertemuan dengan para petinggi Partai Demokrat saat negosiasi mengenai penutupan sejumlah lembaga pemerintahan tengah berlangsung.

Trump, sebagaimana dipaparkan Ketua Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, bangkit berdiri dan pergi begitu saja ketika Ketua DPR, Nancy Pelosi, menyatakan tidak akan menyetujui pendanaan proyek tembok perbatasan.

Sebelumnya Trump berkeras bakal menyetujui rencana anggaran dana operasional untuk sejumlah lembaga pemerintahan jika mencakup anggaran dana US$5,7 miliar (Rp80,5 triliun) untuk membangun barikade baja.

"Dia bertanya kepada Ketua DPR, Pelosi, 'Apakah Anda akan menyetujui tembok saya?' Dia (Pelosi) berkata tidak."

"Dan dia (Trump) langsung berdiri dan berkata, 'Tiada yang perlu kita diskusikan'. Kemudian dia langsung berjalan keluar," papar Schumer.

"Lagi-lagi kita melihat tingkah merajuk karena dia tidak mendapat apa yang dia inginkan."

Schumer menambahkan, Trump sempat "menggebrak meja" sebelum keluar dari ruang rapat di Gedung Putih.

Namun, anggota Kongres dari Partai Republik, Steve Scalise, membantah. Menurutnya, tidak ada orang yang menggebrak meja saat itu.

Wakil Presiden, Mike Pence, menuturkan kepada para wartawan bahwa dirinya "kecewa" terhadap Partai Demokrat "yang tidak bersedia terlibat dalam negosiasi dengan iktikad baik".

Adapun Kevin McCarthy selaku ketua fraksi Republik di DPR, menyebut perilaku petinggi Partai Demokrat "memalukan".(BBC/bh/sya)