MAKASAR, Berita HUKUM - Ratusan mahasiswa UNM yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM berakhir bentrok dengan ratusan aparat Brimob dari Polda Sulsel. Aparat dengan beringas memukul mundur mahasiswa sampai ke dalam kampusnya.

Tak hanya menembakkan gas air mata, puluhan motor mahasiswa dan mobil dosen yang terparkir di dalam area kampus rusak parah dipukuli dengan pentungan dan dilempari dengan batu oleh polisi, Kamis (13/11).

Polisi juga mengejar mahasiswa sampai ke dalam kampus UNM dan memukuli beberapa mahasiswa, mahasiswi, serta dosen yang sedang melakukan perkuliahan di kelas.

Puluhan mahasiswa yang berhasil tertangkap oleh polisi diseret dan juga dipukuli hingga babak belur.

Belum diketahui penyebab kericuhan tersebut, namun dugaan bentrok akibat Wakapolrestabes Makassar AKBP Toto Lisdianto terkena busur saat melakukan pengamanan demo tersebut.

Dalam bentrokan antara mahasiswa dengan polisi ini, wartawan pun tak luput dari keberingasan aparat yang tidak hanya memukuli wartawan tapi juga merampas dan merusak beberapa alat liput media seperti kamera dan memori wartawan.

Sementara, tindak kekerasan oleh oknum anggota kepolisian kepada jurnalis televisi di Makassar, Sulawesi Selatan saat meliput unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak mendapat kecaman dari elemen jurnalis Sumsel.

“Tindakan oknum polisi sangat berlebihan, mereka masuk kampus dan melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan ini selalu tidak berubah,” kata Ketua Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumsel Ardiansyah Nugraha, Jumat (14/11).

IJTI mengecam hal tersebut karena tindakan kerap terjadi saat jurnalis berhadapan dengan demonstran atau polisi. Sementara itu, jurnalis video Purwantoro mengkhawatirkan apa yang terjadi di Makassar ke depan akan terjadi juga di daerah lain.

“Walau pemerintah belum menaikkan harga BBM, tapi sudah terjadi demonstrasi di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Selatan,” katanya.

Ia pun meminta agar polisi dan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya sama-sama menyadari telah dilindungi perundang-undangan. Sehingga tidak saling memicu kekerasan terjadi.(kem/okezone/ROL/bhc/sya)