JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintahan baru Jokowi-JK yang ingin menaikkan harga BBM dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon belum mendesak dan tidak logis. Ini lantaran asumsi harga BBM dalam APBN 2015 mencapai 105 USD per barel. Sementara harga minyak dunia masih sekitar 95 USD per barel.

Fadli Zon menyampaikan hal tersebut di DPR usai menerima Delegasi Komnas HAM, Rabu (15/10). Namun, menurut Fadli, pemerintah saat ini tak perlu meminta persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM, karena bukan domain DPR. “Pemerintah tak perlu meminta persetujuan DPR sampai tahun 2015,” ujarnya.

Dengan harga minyak dunia yang masih di kisaran 95 USD per barel, logikanya kenaikan harga BBM belum mendesak untuk dilakukan. APBN telah mematok harga BBM 105 USD per barel. “Apa dasarnya untuk menaikkan kalau asumsinya masih di bawah APBN. Kecuali harga minyak dunia sudah mencapai 140 USD per barel. Nah, ini baru kita mengalami satu defisit yang besar,” papar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut Fadli, masih banyak cara untuk tidak menaikkan BBM, misalnya dengan mengoptimalkan energi alternatif seperti bio etanol, bio fuel. Belum lagi pembenahan distribusi migas yang masih banyak kebocoran. Sektor migas, sambung Fadli, memang masih menyisakan banyak masalah. Ia mencontohkan, banyak perusahaan tambang yang sudah memegang izin tapi tidak melakukan eksplorasi, sehingga alih teknologinya rendah. “Perlahan ini harus dibenahi,” katanya.(mh/dpr/bhc/sya)