JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat "menyerang" Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolri dan Jaksa Agung. Tak mempermasalahkan penarikan penyidik dari KPK, Komisi Hukum malah menyalahkan KPK karena membiarkan penyidik terus bekerja meski surat perintah penugasannya sudah habis.

"Bisa dipermasalahkan keabsahan penyidikannya karena para penyidik tersebut bekerja tanpa ada surat perintah”, ujar anggota Komisi Hukum dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, Senin, 17 September 2012.

Mabes Polri menarik 20 orang anggotanya yang menjadi penyidik di KPK. Akibatnya, KPK yang tengah mengusut banyak perkara, kelabakan.

Penarikan tersebut juga memperuncing hubungan KPK-Polri yang sedang tak harmonis. Kedua lembaga sama - sama ngotot menangani kasus korupsi simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Polri.

Pekan lalu, KPK mengumumkan telah bekerja sama dengan TNI untuk menempatkan tahanannya di rumah tahanan Pomdam Jaya. Banyak yang menduga sel tersebut untuk tersangka polisi dalam kasus simulator yang ditangani KPK. Tak berselang lama, polisi menarik penyidiknya di KPK.

Suding mempertanyakan kinerja KPK dalam mengawasi masa tugas penyidiknya. Menurut Suding, sejumlah penyidik bahkan masa tugasnya sudah habis sejak Mei 2012 ini.
"Apa konsekuensi penyidik yang berakhir masa tugasnya dalam melakukan penyidikan sebuah kasus? Hasil penyidikannya bisa cacat. Bagaimana kalau pengacara mempertanyakan", kata dia.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, juga mempertanyakan fungsi supervisi KPK yang dinilai lemah. Yani mengklaim, mendapatkan informasi bahwa banyak laporan dari daerah yang tak tertangani oleh KPK. Menurut dia, kasus-kasus tersebut sebaiknya diusut polisi atau kejaksaan. "Semangat pembentukan KPK adalah melakukan supervisi dan koordinasi untuk memperkuat lembaga penegak hukum lain", ujarnya.

Yani mencontohkan kasus simulator kemudi. Menurut dia, KPK tak perlu mengambil alih kasus ini. KPK, lanjut dia, seharusnya menjalankan fungsi supervisi terhadap Polri. "Jadi tidak harus diambil alih karena KPK memiliki fungsi supervisi dan koordinasi", katanya.

Wakil Ketua Komisi Hukum Nasir Djamil juga mengatakan gagapnya KPK dalam menyikapi penarikan penyidik disebabkan perencanaan yang tak matang. Hal ini tak akan terjadi jika KPK sudah mengantisipasi dengan menempatkan penyidik dari unsur non - polisi. Ke depan, menurut dia, berbagai kasus yang sedang ditangani para penyidik yang ditarik tadi, bisa ditangani oleh penyidik kejaksaan yang berada di KPK.

”Kami berharap KPK tidak boleh terhambat dengan penarikan ini. Walau prosesnya tidak secepat ketika penyidik dari polisi masih ada", katanya.

Dia menilai KPK harus menghormati keputusan Polri yang ingin menarik penyidiknya. Menurut dia, KPK tak bisa memaksa Polri untuk memperpanjang masa tugas mereka. "Kalau sudah diputuskan Kapolri, ya KPK harus menghormati. Toh, selama ini KPK eksis karena Polri”, pungkasnya.(tmp/bhc/opn)