Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Bawaslu
Bawaslu Tolak Intervensi Parpol
Saturday 29 Dec 2012 23:03:04
 

Anggota Bawaslu, Nasrullah.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Intervensi partai politik (parpol) tidak akan berpengaruh terhadap keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota Bawaslu Nasrullah menyatakan siap berhenti sebagai anggota Bawaslu jika terjadi campur tangan parpol.

"Integritas harus tetap dijaga dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kami akan berupaya maksimal untuk menjaga netralitas sebagai pengawas pemilu,” kata Nasrullah di kantornya, Sabtu (29/12).

Dia mengungkapkan sejauh ini pihakknya sedang menghimpun laporan jika ada penyelenggara pemilu diitervensi yang tidak netral. "Usai pengumuman peserta pemilu oleh KPU 8 Januari 2013, Bawaslu sangat terbuka dan siap menerima aduan dari parpol yang tidak lolos verifikasi," tegasnya di Jakarta.

Sementara, komisioner KPU Ida Budhiati berharap seluruh parpol mau menerima hasil verifikasi faktual.

Menurut Ida, prosedur verifikasi sudah sangat terbuka oleh KPU, tidak seperti zaman dulu. Ada mekanisme untuk komplain jika ada tindakan yang dianggap menyimpang dari prosedur KPU.

"Yang harus dipahami oleh parpol bahwa proses verifikasi sudah transparan, sehingga penilaian prosedur itu benar atau tidak, juga dilakukan Bawaslu," ujarnya.(dry/ipb/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Dua Hari Menjelang Pemilu, Tertinggi hingga Rp 29 Juta
  Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa?
  Alasan Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Laporan Kornas PD Soal Dugaan Tabloid Anies Baswedan
  Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu
  Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2