KALTIM, Berita HUKUM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, sampai saat ini Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (BUP PNS) masih mengacu pada ketentuan yang lama, yaitu 56 tahun bukan 58 tahun sebagaimana informasi sesat yang menyebar melalui berbagai pesan pendek (SMS) gelap.

"Informasi dalam SMS gelap itu tidak benar. Itu isu belaka,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto, saat dihubungi melalui telepon selularnya di Berau, Kaltim, Senin (29/10) pagi.

Aris mengakui pihaknya akhir-akhir ini menerima banyak pertanyaan soal penyebaran SMS gelap, baik mengenai perubahan BUP PNS, maupun menyangkut uang pensiun bagi PNS. Dalam SMS itu disebutkan bagi pensiunan PNS golongan 2 akan mendapatkan uang pensiun Rp 500 juta. Selanjutnya untuk golongan 3 senilai Rp 1 miliar dan golongan 4 sejumlah Rp 1,5 miliar.

“Itu semua tidak benar,” tegas Aris.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol BKN itu, sampai saat ini ketentuan BUP PNS masih mengikuti ketentuan yang lama yaitu 56 tahun untuk PNS yang duduk di jabatan eselon I dan II adalah 56 tahun,yang dapat diperpanjang lagi hingga 58 tahun, dan perpanjangan lagi hingga 60 tahun.

Aris mengakui, dalam draft terbaru RUU ASN yang terdapat di DPR disebutkan bahwa jabatan ASN (PNS) nantinya terdiri dari jabatan administrasi, fungsional, dan eksekutif senior. Nantinya BUP untuk ASN di posisi jabatan administrasi adalah 58 tahun. Sedangkan untuk BUP ASN di jabatan fungsional akan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk BUP ASN di jabatan eksekutif senior adalah 60 tahun.

Jabatan administrasi sendiri terdiri dari pelaksana, pengawas, dan administrator. Sementera jabatan fungsional kehalian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.

Untuk jabatan fungsional keterampilan terdiri dari pemula, terampil, dan mahir. Khusus untuk jabatan eksekutif senior adalah jabatan struktural tertinggi, staf ahli, analisis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan peraturan pemerintah.

“Namun itu semua masih belum keputusan, masih dibahas di DPR,” tegas Aris.

Aris menduga adanya motif ‘tidak baik’ di balik beredarnya SMS gelap ini, diantaranya adalah permintaan imbalan kepada sejumlah PNS yang akan pensiun untuk pengurusan perpanjangan masa pensiun menjadi 58 tahun sesuai dengan RUU ASN yang disebut sudah disahkan.

"BKN sudah mengklarifikasi melalui running text di website BKN, bahwa itu semua tidak benar. Kami berharap tidak ada yang tertipu dengan modus tersebut,” ujar Aris.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN itu menegaskan seluruh aturan tentang PNS masih berjalan seperti semula. Belum terpengaruh dengan butir-butir RUU ASN. Karena pembahasan RUU lumayan alot ini, dan belum bisa diperkirakan kapan akan disahkan.(skb/bhc/rby)