BANYUWANGI, Berita HUKUM - Konperensi Tingkat Menteri (KTM) IX World Trade Organization (WTO) masih beberapa hari lagi akan dihelat di Bali, namun gelombang aksi penolakannya telah berlangsung lebih dulu di beberapa kota, salah satunya Banyuwangi. Bertempat di Pantai Cacalan, Banyuwangi, 29 November 2013 lalu Banyuwangi’s Forum For Environmental Learning (BaFFEL) bersama Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menggelar kemah aksi menolak Konperensi WTO.

“Go to hell WTO, Indonesia is not for sale”, begitu bunyi spanduk sepanjang 10 meter yang dibentangkan oleh puluhan peserta kemah aksi.

“Indonesia seharusnya keluar dari WTO. Karena selama ini, WTO jadi alat bagi negara-negara maju untuk menekan Indonesia, agar membuat kebijakan yang sesuai dengan agenda negara-negara maju,” kata Koordinator Gerak Lawan Saiful Munir.

Munir menambahkan, WTO juga merupakan ancaman bagi lingkungan hidup Indonesia. “Lewat perjanjian yang tak adil, Indonesia dipaksa untuk menyerahkan kawasan konservasinya seperti taman nasional dan hutan lindung untuk dikuasai perusahaan tambang. Dan contoh ini ada di Banyuwangi, itulah kenapa kami memilih Banyuwangi sebagai salah satu titik aksi”, paparnya.

Peran Banyuwangi sebagai lumbung padi nasional juga menjadi alasan mengapa penolakan WTO mesti disuarakan di Banyuwangi. “Negara maju mendesain benih tanaman pangannya jadi mandul, agar petani tak bisa mengembangbiakkannya, sehingga petani selalu membeli benih setiap kali akan menanamnya. Pabrik benih negara-negara maju mendominasi pasar benih Indonesia, hal itu terjadi juga karena peran WTO”, terang Munir.(jtm/bhc/rby)