Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
BP2MI
BP2MI Kawal Kasus Penyiksaan PMI Yuni di Irak
2021-09-16 21:23:24
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama jajaran dalam konferensi pers kasus PMI a.n Yuni Asih yang disiksa di Baghdad Irak.(Foto: BH /amp)
 
BANDUNG, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tengah mengawal kasus kekerasan fisik seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yuni Asih asal Karawang, Jawa Barat, yang ditempatkan ke Baghdad, Irak sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Kasus ini bermula dari aduan PMI Yuni Asih kepada BP2MI, melalui FPMI Jawa Barat pada 10 Agustus 2021. Dalam aduan tersebut, Yuni mengaku mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penggundulan, serta penusukan dengan garpu oleh majikannya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, BP2MI sigap langsung menindaklanjuti laporan dari PMI Yuni Asih. BP2MI langsung berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Baghdad. Atas koordinasi tersebut, KBRI Baghdad telah menginformasikan beberapa informasi mengenai PMI Yuni Asih.

"Tanggal 28 Juli 2021, KBRI telah berkomunikasi dengan PMI Yuni Asih dan disampaikan bahwa PMI tersebut dalam keadaan sehat dan meminta kontak calo (sponsor) atau agency yang ada di Irak," kata Benny dalam konferensi persnya, di Bandung, Rabu malam (15/9).

Benny menyatakan, BP2MI telah berkomunikasi dengan PMI Yuni Asih dan meminta agar kontak calo yang ada di Indonesia dapat ditindaklanjuti. Namun, nomor telepon calo, yakni Nurbaety, saat ini tidak bisa dihubungi, serta nomor telepon dan alamat domisilinya masih dalam penelusuran.

Sebagai informasi, lanjut Benny, Nurbaety merupakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang pernah digerebek oleh BP2MI atas upaya penempatan PMI ke Taiwan dan Polandia secara non prosedural. Sebanyak lebih dari 20 orang, dan saat ini tengah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Resort (Polres) Indramayu.

"Satu jam yang lalu, saya langsung berkoordinasi dengan KBRI, dan dari pembicaraan tersebut, disampaikan bahwa pada bulan Juni, PMI terkendala atas nama Yuni Asih sudah mengadu ke KBRI melalui video call. Yuni Asih juga pernah ditusuk garpu oleh majikannya," ujar Benny yang juga telah berkoordinasi via telepon dengan KBRI Baghdad melalui Pelaksana Fungsi Konsuler Zaenul, Rabu (15/9).

Tak berhenti di situ, sambung Benny, tanggal 28 Juli, Yuni Asih kembali menyampaikan pesan melalui pesan WhatsApp bahwa pernah dipukul punggungnya dan dicubit oleh majikannya. Untuk menindaklanjuti kasus ini, KBRI Baghdad telah menjalin komunikasi intensif dengan PMI Yuni Asih dan sedang mengkoordinasikan kasus ini dengan otoritas setempat termasuk meminta penyelidikan atas dugaan kekerasan.

"KBRI Baghdad tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat, agar para PMI tersebut dapat tinggal di shelter KBRI Baghdad sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Kami telah mencoba menghubungi Yuni Asih, namun tidak diangkat," jelasnya.

Lanjut Benny berjanji, BP2MI terus mengawal masalah yang disampaikan oleh Yuni Asih. BP2MI terus memperjuangkan kepulangannya, agar segera mendapatkan penanganan melalui KBRI Baghdad.

"Negara dan penegak hukum tidak boleh dikalahkan oleh seorang calo bernama Nurbaety, seorang pelaku TPPO yang telah memperjualbelikan anak-anak bangsa dan mengambil keuntungan atas tindak kejahatan itu," tutup Benny.(hum/bh/amp)



 
   Berita Terkait > BP2MI
 
  Kepala BP2MI Rilis Penangkapan TM Calo Penempatan Ilegal PMI Asal Jawa Barat
  Kepala BP2MI: Saatnya Kita Rapatkan Kekuatan Sikat Sindikat
  Pertemuan BP2MI dan Kejaksaan Agung Bahas Kolaborasi Sikat Sindikat TPPO Pekerja Migran
  Kepala BP2MI Minta Ini ke Menkopolhukan terkait Penegakan Hukum Brantas Sindikat PMI Ilegal
  BP2MI Kawal Kasus Penyiksaan PMI Yuni di Irak
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi

Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
2 Oknum TNI AU Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dinonaktifkan dan Diperiksa PM

Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak

Daftar 5 Situs Mengunduh Lagu di YouTube Menjadi MP3 Tanpa Aplikasi

Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2