Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BBM
BBM Naik, Jero Wacik: Itu Bisa Saja Diturunkan Pemerintah
Friday 21 Jun 2013 18:31:27
 

Menteri ESDM, Jero Wacik.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA Berita HUKUM - Menteri ESDM Jero Wacik memastikan jika perekonomian Indonesia membaik, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu bisa saja diturunkan pemerintah. Termasuk, jika hal itu terjadi jelang Pemilu. Namun, ia menampik bahwa turunnya harga BBM berkaitan erat dengan politik dan Pemilu.

"Nanti lihat saja. Pemilu masih jauh. Enggak ada urusan pemilu ini. Kita lihat, kalau ekonomi makin membaik kenapa enggak. Tapi kalau ICP-nya makin naik. Ya kita lihat nanti. Pemerintah itu utamakan kepentingan nasional, ekonomi nasional," ujar Jero di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/6).

Menurut Jero, kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mengambil resiko dengan menaikkan harga BBM.

"Ini bukan kepentingan politik, mestinya enggak usah. Apalagi politiknya Partai Demokrat, ngapain naikin sekarang. Nanti aja, biar Presiden yang baru. Tapi demi ekonomi Indonesia makanya dinaikkan," dalih Jero, seperti dikutip jpnn.com.

Termasuk untuk pemberian bantuan kompensasi dan proteksi untuk masyarakat miskin, kata dia, pemerintah sengaja memilih Kepala Bappenas Armida Alisjahbana yang mengaturnya. Kartu Proteksi Sosial ditandatangani oleh Armida, dengan alasan agar tidak dianggap kompensasi berhubungan dengan kepentingan politik.

"Sengaja dipilih Bu Armida biar jangan dibilang ini parpol. Karena Bu Armida kan bukan dari parpol. Beliau orang profesional, jadi beliau yang tandatangan kartunya," tandas Jero.(jpnn/bhc/bar)



 
   Berita Terkait > BBM
 
  Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
  Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
  Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
  BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
  Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2