JAKARTA, Berita HUKUM - Reshuffle Kabinet Jilid II dalam periode kedua kerja Presiden Joko Widodo tinggal menghitung hari. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian yang telah disetujui DPR RI. Presiden Jokowi diharapkan mampu menempatkan sosok muda yang memiliki kematangan dan mampu memahami agenda pemerintah di tengah tantangan besar ke depan.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, melihat sejumlah aspek dan harapan masyarakat yang dewasa muncul dalam memaknai reshuffle kabinet. Menurut Azis, public tidak akan mempersoalkan latar belakang calon Menteri terpilih dalam membantu Presiden bekerja. Karena menurutnya, hasil tidak akan mengingkari proses dan tujuan yang diharapkan.

"Situasi saat ini membutuhkan sosok inovatif dan berani. Dan tak kalah penting, memiliki kemampuan terukur sebagai jembatan politik. Saya saya yakin Presiden cermat," terang Azis menanggapi isu reshuffle yang belakangan muncul, Kamis (15/4).

Azis mengatakan, Presiden tidak hanya ingin meramu soal investasi dan mengembalikan kepercayaan publik di tengah kegusaran global akibat hantaman pandemi Covid-19. Melainkan menginginkan pembenahan iklim investasi.

Dorongan ini sejak awal disampaikannya dalam kampanye terbuka pada Pilpres lalu. Indonesia membutuhkan reformasi struktural dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya jalan terjal yang telah dilalui.

"UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi siapa pun untuk mengembangkan kemandirian, mempermudah izin usaha, hingga memberikan kepastian hukum sampai memberikan insentif. Regulasi telah menguatkan, tinggal kerja keras kita merealisasikan tujuan," papar Azis dalam siaran persnya.

Azis melanjutkan, Presiden menginginkan kematangan semua aspek dalam mempersiapkan peta jalan (roadmap) untuk mengimplementasikan Making Indonesia 4.0. Benang merah ini yang diharapkan menjadi tongkat estafet kepemimpinan ke depan.

"Ini bukan bicara legacy. Ini soal jalan mematangkan road map yang dimaksud Presiden. Penekanannya adalah upaya mendorong ruang investasi yang lebih besar pasca UU Cipta Kerja disahkan," tutur Azis Syamsuddin.

Selain mematangkan sendi ekonomi, Azis berharap Presiden memprioritaskan beberapa hal penting yang dewasa ini menjadi sorotan. Pertama, penguatan SDM sebagai kebutuhan era industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua, menempatkan sosok yang mampu mengadvokasi isu-isu demokrasi, hukum dan pemberdayaan sosial ekonomi. Dan terakhir, menempatkan sosok yang lebih luwes dalam bidang komunikasi politik terhadap rakyat.

"Menyiapkan SDM handal menjadi tantangan di depan mata. Publik sudah bicara soal big data, artificial intelligence, internet of things. Ini mendukung kemandirian individu dalam kerangka negara yang lebih maju," papar Azis.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun berharap penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset dan penguatan universitas berbasis teknologi menjadi prioritas. Tentu saja, sambung Azis, poin-poin itu harus dibarengi dengan penyelesaian yang cerdas dan lunak dalam meredam situasi dan kondisi keamanan di berbagai daerah. Salah satunya Papua.

Dari sisi lain, Azis menilai pemerintah telah melakukan berbagai terobosan besar. Dari bio diesel kelapa sawit, pembangkit listrik tenaga surya hingga menjadi negara produsen nikel terbesar dunia. Penguatan investasi diyakini akan terus menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru dan menjaga kondusivitas daerah dalam memaknai kerangka besar Indonesia Maju.

"Sulit rasanya, jika kita melepas potensi yang ada tanpa dibarengi dengan SDM unggul. Saya yakin, Presiden cermat dalam melihat peluang dan sosok yang pantas untuk membantunya dalam bekerja," pungkas Azis.(er/es/DPR/bh/sya)