Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Krisis Ekonomi
Awas, 'Penumpang Gelap' di Krisis Ekonomi
Wednesday 23 Sep 2015 03:24:05
 

Tampak para Pembicara; Irwan Suhanto (LKSN), Hari Purwanto (SDR), M Ikbal (BIMA), Tegar Putuhena (PB HMI), dan Karyono Wibowo (IPI) dengan Moderator Abdullah Kelrey (NII).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Karyono Wibowo salah seorang Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan bahwa, perlu waspada dengan adanya penumpang gelap dalam krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Penumpang gelap tersebut memanfaatkan krisis ekonomi untuk menyerang pemerintah.

"Krisis selalu ada penumpang gelap, baik dari kekuatan politik dalam negeri maupun kepentingan luar negeri atau asing," kata analisa Karyono Wibowo, di sesi diskusi kebangsaan yang bertema 'Memperkuat Nilai Kebangsaan dalam Mengantisipasi Dampak Krisis' yang di gelar di Gedung Joeang 45 Menteng, Jakarta Pusat pada, Selasa (22/9).

"Sebagai peneliti pihaknya merasa miris dengan tingkah dan kelakukan para pengambil kebijakan ditengah penderitaan rakyat yang kian terhimpit," papar Karyono. Ditambah lagi, saat ekonomi Indonesia sedang terpuruk, sejumlah anggota DPR malahan meminta dinaikkannya tunjangan.

"Harusnya para pengambil kebijakan mengutamakan kepentingan rakyat (umum). Ini jelas melukai hati rakyat bila mereka minta dinaikkan tunjangannya. Inilah mental negeri ini," ungkapnya.

Selanjutnya, Karyono mengulas kebijakan paket September Pemerintahan Jokowi-JK yang belum maksimal mengatasi problem ekonomi yang dihadapi Indonesia. Faktanya, dollar makin naik dan rupiah kian terpuruk terus, apalagi sudah menyentuh angka Rp 14.700, "Sampai sekarang, untuk menekan dollar dan menguatkan mata uang rupiah juga belum mampu mengatasinya," jelasnya lagi.

Beliaupun menyatakan, elemen masyarakat perlu mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi, mulai dari masalah PHK massal, gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kenaikan angka kriminalitas. Selain itu, "krisis ekonomi juga berdampak pada krisis sosial dan politik," ujarnya.

"Nah biasanya, krisis ekonomi berdampak pada krisis sosial dan politik. Seperti tahun '98, dampaknya pada krisis sosial politik dibawah rezim Soeharto yang membawa tumbangnya rezim," tandasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2