Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Kebijakan Ekonomi
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter
2022-06-21 16:46:55
 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.(Foto: Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Hal itu dalam rangka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk, berdasarkan data dari World Bank atau International Monetary Fund (IMF).

"Tentu saja menjadi warning bagi Indonesia khususnya. Artinya Indonesia harus ekstra hati-hati dalam melaksanakan kebijakan baik fiskal maupun moneternya," kata Anis kepada media, Senin (20/6). Apalagi di tengah kondisi dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan energi.

Indonesia juga pasti menjadi salah satu negara yang terdampak kondisi tersebut, ditambah dengan masyarakat yang juga "sedang tidak baik-baik saja". "Himpitan harga-harga yang melambung tinggi, naiknya angka kemiskinan dan pengangguran, serta proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19 masih menjadi masalah nasional," ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Oleh karena itu, pemerintah harus waspada dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan APBN. Apalagi sekarang sedang dalam tahap penyusunan anggaran tahun 2023. Maka, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyebut perekonomian dunia kini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Sederet ancaman menanti, bahkan bisa mengakibatkan puluhan negara alami kejatuhan ekonomi. "Bank Dunia, IMF menyampaikan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti," kata Presiden Joko Widodo, Rabu (14/6/2022).

Situasi ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang belum selesai disambung oleh perang Rusia dan Ukraina. Banyak negara kini harus menghadapi lonjakan harga energi dan pangan sehingga membuat inflasi meroket. Laporan Bank Dunia menyebutkan beberapa negara yang diramal akan alami resesi. Salah satunya Rusia yang tahun ini diperkirakan -8,9 persen. Negara lainnya adalah Ukraina dengan -45,1 persen, Kirgistan -2 persen dan Moldova -0,4 persen.

Amerika Latin juga alami kejatuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun lalu. Antara Meksiko, Chili, Argentina, Kolombia, El Savador, Paraguay, hingga Peru. Sementara itu untuk kawasan Timur Tengah ada Lebanon dan Suriah yang alami kontraksi, di mana masing-masing -6,5 persen dan -2,6 persen. Nasib buruk juga diperkirakan menimpa Maroko.(rdn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Kebijakan Ekonomi
 
  Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter
  Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi
  Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
  Anis Byarwati Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah Terkait Covid-19
  Anis Byarwati Kritisi Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Jilid 1 dan 2
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Amien Rais: Partai UMMAT Siap Jadi Peserta Pemilu 2024

Hendardi Sebut Kapolri Lulus Ujian Terberat atas Penetapan Ferdy Sambo sebagai Tersangka Utama Kasus Brigadir J

Kapolri Umumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka 'Aktor Utama' Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J

Tiga Kali Presiden Jokowi Tegas Ingatkan Polri Jangan Ragu Usut Tuntas Kasus Brigadir J

Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2