JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pergesekan di kubu partai pendukung pemerintahan (koalisi) makin keras. Kondisi ini pun mengundang keprihatinan dari Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Apalagi, perselisihan diwarnai ungkapan-ungkapan yang tidak mendidik dan seperti anak kecil. .

Saling serang dengan menggunakan istilah ikan itu, justru merugikan keberadaan parpol. Kredibilitas partai akan ambruk di mata rakyat. "Soal ikan-ikanan, lebih baik bikin pesta ikan saja. Kami mau makan ikan bersama-sama, dari pada dilempar-lempar," kelakar Anis Matta kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/1).

Anis berharap parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai-partai Politik Koalisi (Setgab Koalisi) tetap kompak dan tetap saling menahan diri serta menghormati satu sama lain. “Sebaiknya saling menahan diri dan tidak berulah seperti anak kecil. Ini akan merugikan partai,” tandansnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Sutan Bathoegana menyatakan bahwa hanya oknum-oknum anggota partai koalisi yang membuat ulah di Setgab. Sedangkan partai masih komitmen untuk mendukung SBY-Boediono hingga akhir masa jabatannya pada 2014 mendatang.

"Kalau partai sudah komitmen bersama-sama, itu pernyataan ketua umum partai. Kalau riak-riak kecil, itu hanya ulah segelintir oknum partai. Tapi jelas lama kelamaan bisa mengganggu kerja Setgab. Tapi pimpinan partai-partai tetap berkomitmen untuk mendukung SBY hingga 2014,” jelasnya.

Menurut dia, selalu ada oknum dari partai koalisi yang selalu membuat geram Partai Demokrat. Sikap oknum yang menurut Sutan ini dianggap sudah lewat batas. Apabila Pemerintah berkinerja baik, maka ramai-ramai mengaku sebagai partai koalisi. "Tapi kalau ada yang bobrok, semua berontak dan memaki-maki pemerintah. Padahal, ada kader mereka di pemerintahan juga," selorohnya.

Sebagaimana diberitakan, Sutan Bhatoegana mengkritik sikap oknum PKS dan Partai Golongan Karya (Golkar), karena terlalu sering mengkritisi negatif pemerintah. Oknum itu disebutnya sebagai Ikan Salmon yang merupakan singkatan dari Intelektual Kagetan Asal Ngomong. Tapi ia tidak menyebutkan oknum politisi yang dimaksudnya itu.

Belum Sepakat
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno menyatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu di tataran Setgab Koalisi belum menemukan kesepakatan yang berarti. Golkar masih ngotot untuk meloloskan berbagai usulannya. "Golkar memang yang masih ngotot," ujar dia.

Diungkapkan, selama tiga kali pertemuan di Setgab Koalisi, pembahasan mengalami kebuntuan. Hampir semua partai koalisi menginginkan 3-10 kursi per daerah pemilihan (dapil), tapi Golkar masih memaksakan untuk kursi 3-6 per dapil. “Keputusan akan diambil, setelah masing-masing pimpinan partai bertemu,” jelas Teguh.

Sedangkan hasil pembahasan di Setgab Koalisi, baru menemukan titik temu pada parliamentary threshold (PT). "Baru mengerucut di angka 3 sama 4 persen. Tapi PKB tetap menginginkan 2,5 persen. Demokrat setuju turun dan tidak 5 persen. Golkar untuk hal ini masih ngotot dan belum sepakat dengan jumlah itu," katanya.

Kengototan Golkar lainnya, lanjut dia, soal keinginannya mengusulkan untuk sistem proposional campuran. Sedangkan PKS dan PKB ingin tetap menerapkan sistem proporsional tertutup. Partai kolasisi lainnya belum bisa bersikap, karena menunggu pertemuan pimpinan parpol. "Jadi, untuk sistem pemilu juga belum selesai," tandas Teguh.(dbs/rob)