Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
DKPP
Anggotanya Diberhentikan Sementara, Ketua KPUD Jatim: DKPP Gunakan Kelembutannya
Wednesday 31 Jul 2013 19:01:46
 

Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad menilai bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan sementara tiga Anggotanya sangatlah fair. Bahkan dirinya menilai, dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik atas pencoretan kandidat Calon Gubernur Khofifah, DKPP telah mengunakan kelembutannya dalam membuat keputusan perkara tersebut.

"Karenakan biasanya DKPP memberikan sanksi pemecatan secara permanen," ujar Andry saat ditemui wartawan usai sidang keputusan dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim yang digelar di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (31/7).

Dirinya juga berpendapat, bahwa keputusan Jimly Assidiqie dan kawan-kawan merupakan keputusan solutif. "Ini keputusan solusif dimana orang. Tidak diberhentikan tetap melainkan sementara," ungkapnya.

Sebelumnya, Andry menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung pencalonan pasangan Khofifah-Herman dalam ajang Pilkada Jatim. "Namun karena, hasil voting dalam rapat pleno menunjukan bahwa dukungan PPNUI dan PK tidak sah. Yah saya hanya menjalankan," tuturnya menambahkan.

Seperti diketahui, Memasuki usia satu tahun DKPP sudah menyidangkan perkara kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 81 dari 217 laporan.

Dalam Kurun Waktu tersebut, setidaknya ada 70 anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diberhentikan DKPP karena terbukti melanggar kode etik.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait > DKPP
 
  DKPP dan KPK Didemo, Minta Herwyn Malonda Dipecat
  Puluhan Brimob Amankan Sidang DKPP
  Otto Puji Lembaga DKPP
  Anggotanya Diberhentikan Sementara, Ketua KPUD Jatim: DKPP Gunakan Kelembutannya
  Persoalan Khofifah, DKPP Lempar ke KPU Pusat
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2