JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait peran Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sangat potensial di sektor perminyakan dan gas nasional, anggota dewan telah menilai bahwa posisi petinggi SKK Migas sangat retan terhadap penyelewengan dan permainan.

“SKK Migas sangat retan rayuan dari pihak asing, khususnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS. Peran dan fungsi SKK Migas sangat berkuasa dalam penentuan eksplorasi dan trading minyak,” papar anggota Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi dari fraksi Partai Demokrat melalui sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (14/08).

Atas dasar itu, dirinya berharap peran dan kedudukan SKK Migas perlu pembenahan. Selain pembenahan, lanjutnya, perlu diadakannya pengkajian ulang perihal keberadaan fungsi SKK Migas.

“Dari dulu saat masih Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas sudah banyak berseliweran di parlemen info-info permainan seperti itu. Dugaannya, mafia besar (di perminyakan) memengaruhi tiap kebijakan pengelolaan dan eksplorasi migas di Indonesia,” jelasnya.

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap tangan oleh KPK, Selasa (13/08) malam, di rumah pribadinya, Jalan Brawijaya No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap berupa Moge BMW antik dan uang senilai 700 ribu US dolar dari pihak asing.(bhc/fwp)