JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng meminta kasus dugaan proyek wisma atlet SEA Games XXVI/2011 dapat dibongkar dengan tuntas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, seluruh kader Demokrat diminta untuk membantu KPK.

"Kami sepakat semuanya diserahkan kepada KPK. Kmi percayakan semua kepada KPK untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan objektif. Kami tunggu hasil penyidikan dari KPK. Yang jelas, seluruh kader Demokrat harus siap bekerja sama dan membantu KPK,” kata Andi Mallarangeng kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/2).

Menurut dia, KPK harus dipercayai dalam penanganan kasus korupsi wisma atlet yang sudah menyeret mantan Bendahara Umum dan Wasekjen DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh sebagai tersangka. “Kami percayakan kepada KPK untuk mengusut secara tuntas dan objektif. Siapa yang bersalah harus bertanggungjkawab secara hukum,” imbuhnya.

Andi Mallarangeng juga mengingatkan bahwa pesan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar tetap menjaga soliditas partai dan tidak ada gerakan politik internal. "Kami memang menginginkan Demokrat solid, sehingga bisa fokus kerja sebagai partai yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya,” ujar dia.

Dewan Pembina, lanjut dia, memang bertugas melakukan rapat secara berkala untuk mengkaji serta membahas isu strategis partai. Hasil kajian itu, kemudian diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY. Dia pun merasa tidak mempermasalahkan pernyataan SBY mengenai adanya pertemuan dewan pembina di Kemayoran, Jakarta, pada Senin (23/1) lalu.

Menurut Menpora ini, pertemuan itu bukan untuk membahas persiapan empat nama pengganti Anas Urbaningrum. Sebab, Dewan Pembina tidak punya kepentingan politik. Namun, lanjut dia, apa yang disampaikan SBY itu sudah jelas yaitu menjaga kesolidan partai dan tidak ada gerakan politik internal. "Tidak ada (gerakan politik Internal) itu. Kami punya tugas masing-masing," ujarnya.

Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono harus diikuti seluruh kader. "Yang disampaikan ketua dewan pembina kami harus ikuti, termasuk kader-kader yang tersangkut proses hukum, siapapun harus bertanggung jawab, termasuk jika sudah jadi tersangka akan kami nonaktifkan, ikuti saja proses hukum seperti apa, kami menghormati proses hukum itu," ujar dia.

Kubu-kubuan
Andi mengakui bahwa popularitas Partai Demokrat terus menurun. Namun, itu harus menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja meningkatkan popularitas. "Kami ingin Demokrat fokus pada kerja, dan mengkaji isu-isu strategis yang ramai di media. Tidak ada kubu-kubuan di Partai Demokrat,” jelas dia.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman malah membantah pernyataan Andi Mallarangeng. Justru, menurut dia, ada banyak faksi di internal Partai Demokrat. Faksi-faksi ini juga yang membuat adanya perbedaan persepsi sesama kader. "Ada, bukan hanya faksi Pak Andi Mallarangeng dan Marzuki. Ada faksi lain lagi, ada tiga empat sampai lima faksi mungkin ya. Tidak hanya terbatas faksi Pak Andi dan Pak Marzuki saja," ujar dia.

Tapi, lanjut dia, adanya faksi-faksi dalam sebuah partai adalah wajar. Munculnya faksi di internal partai, tidak hanya terdapat di Demokrat. "Saya pikir biasa. Di sebuah partai ada faksi-faksi. Di partai manapun tidak hanya di Demokrat. Kita beruntung memiliki figur Pak SBY sebagai pemersatu faksi-faksi tersebut," katanya.

Dia mengatakan, dengan faksi-faksi itu, menimbulkan perpecahan dan silang pendapat di internal. Bahkan, disinyalir adanya kelompok tertentu di internal yang menggoyang Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Pembina Demokrat sendiri mengakui ada gerakan-gerakan politik internal. “Banyak faksi itu wajar, selama tidak saling menjatuhkan,” tandasnya.(inc/rob)