JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief memaklumi kemarahan Prabowo Subianto terhadap media yang dianggap tidak objektif memberitakan Reuni Akbar Mujahid 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (2/12) lalu.

Prabowo geram nyaris tidak ada media arus utama yang memberitakan momentum itu.

Andi pun membandingkan di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apapun demonstrasi tidak pernah dilarang. Apalagi sampai menelepon media televisi untuk melarang siaran.

"Presiden dari TNI memberi jalan pers sebebas-bebasnya. Mungkin Pak Prabowo kesal kokdi zaman presidennya sipil seperti sekarang kok pers bisa set back," kata Andi di Jakarta, Kamis (6/12).

Prabowo, saran Andi, sebaiknya lebih sabar menghadapi gejalaset back pers Indonesia.

"Saya bisa memahami kemarahannya, tapi saya kira inilah saatnya bijaksana menghadapi situasi seburuk apapun. Keadaan memang tidak normal di bawah Presiden Jokowi," ujar mantan staf khusus presiden era SBY ini.

Jika banyak media bersikap pro Jokowi, menurut Andi, masih ada upaya lain yang bisa ditempuh. Salah satunya menggunakan agresifitas pengguna sosial media, minimal yang 13,4 juta pengguna.

"Bukankah masih ada 13,4 pemegang HP yang hampir semua bersosial media," katanya.

Dulu era pemerintahan Suharto, ulas Andi lebih lanjut, semua media tidak berdaya menghadapi selebaran dan pionir internet. Di Iran, pemerintahan otokrasi ketika tahun 1979, tumbang dikalahkan oleh revolusi dengan xeroxisasi.

Xeroxisasi ini maksudnya adalah perlawanan Ayatullah Khomeini terhadap penguasa tirani Iran dari pengasingan di Prancis melalui pidato, ceramah, atau khotbah, yang selanjutnya diperbanyak dengan mesin fotokopi merek Xerox dan simpatisannya disebarluaskan ke seantero negeri Iran.

"Arab Spring gunakan sosial media, people power setelah Marcos di Filipina gunakan SMS," urai Andi memberi contoh.

Sekali lagi, ia mengimbau Prabowo agar bersabar. "Sabar hadapi media yang telah berposisi," imbuh Andi.(wid/RMOL/bh/sya)